oleh

Yang Kalah Diharap Legowo, Pemenang Jangan Berlebihan

MAMUJU — Kalau tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan paslon terpilih. Pihak yang kurang beruntung diharap legowo.

Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Sulbar meminta semua pihak menurunkan tensi pascaPilkada 2020 yang bergulir di empat kabupaten di Sulbar.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulbar, Adnan Nota mengatakan, pesta demokrasi dilaksanakan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Siapa pun mendapat kepercayaan masyarakat, itulah terbaik yang akan mengantarkan warga mencapai kesejahteraan sesuai harapan bersama.

“Kalau mau ditilik, Allah sudah bilang dalam Alquran, Allah memberi Allah menarik kepada siapa yang dia kehendaki terhadap sebuah kekuasaan,” kata Adnan, Senin 21 Desember 2020.

Ditekankan, sesungguhnya pemimpin sudah ditentukan Allah SWT. Olehnya, apa pun hasilnya harus diterima. Siapa yang terpilih itulah yang terbaik. “Apa pun hasilnya, sebagai umat beragama kita harus yakin apa yang terjadi adalah takdir yang ditentukan Allah,” jelasnya.

Adnan menyebutkan, jika ada ketimpangan dan persoalan terkait hasil tersebut gunakanlah cara-cara elegan. Tempuh jalur hukum sesuai aturan perundang-undangan. “Tidak perlu ada demo dan pengerahan massa apalagi konflik. Karena rakyat yang akan dirugikan,” imbuhnya.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulbar, Wahyun Mawardi turut mengapresiasi atas terselenggaranya Pilkada yang aman, lancar dan damai di tengah pandemi korona saat ini.

Menurutnya, sudah seharusnya masing-masing pihak kembali merajut silaturahmi. Sebab, ibarat sebuah laga tentu ada yang menang dan yang kalah. “Kami harap kepada masyarakat, kandidat dam pendukung hendaknya bisa menerima hasil Pilkada setelah diumumkan KPU,” sebut Wahyun.

Kepada pemenang, Wahyun berpesan agar tidak berlebihan. Situasi saat ini masih pandemi. Tetap taat protokol kesehatan. “Demikian pula yang belum beruntung, tentunya dapat menerima kekalahan ini dengan legowo. Tetap menerima perbedaan pilihan. Tetap menjaga ketertiban dan silaturahim. Paling penting tetap memelihara persatuan dan kesatuan kita,” pungkas Wahyun.

Ketua KPU Majene Muhammad Arsalin Aras menyebut, tidak ada Paslon yang mendaftarkan gugatan hasil Pikada Majene ke MK. “Waktunya tiga hari kerja, yaitu Kamis, Jumat, dan Senin,” ungkapnya.

Putusan KPU terkait hasil rekap kabupaten Pilkada Majene 2020 berlangsung Rabu sekira pukul 11.45 Wita. “Berarti waktu untuk mendaftar, berakhir hari Senin di jam yang sama, 11,45 wita. Jadi hari ini (kemarin,red) terakhir mendaftar kasus ke MK,” jelasnya.

Ia berharap, kepada semua pihak untuk tetap bersabar menunggu jadwal penetapan Paslon terpilih melalui informasi di sekretariat MK yang akan diinfokan melalui KPU RI. “Kita tunggu saja informasi MK,” tandasnya.

Jadwal permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK, berakhir hari ini. Update terakhir, Sabtu 19 Desember, MK merilis 75 gugatan PHP.

Menurut Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang, jelang penutupan permohonan gugatan, tak satu pun paslon mengajukan permohonan. “Sekarang (malam tadi, red) belum ada masuk di website MK. Besok terakhir masukkan permohonan,” kata Hamdan, dikonfirmasi, Senin malam 21 Desember 2020.

Permohonan gugatan yang masuk ke MK tetap bakal diregistrasi. Diterima tidaknya bergantung pada persidangan. “Nanti MK akan kirimi KPU RI surat, lalu diteruskan ke KPU kabupaten, yang mana saja ada gugatan dan yang mana tidak,” sebutnya.

Setelah surat itu diterima, lanjut Hamdan, pihaknya memiliki waktu lima hari untuk menindaklanjuti. Jika tak ada permohonan bakal segera menetapkan paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Mamuju. (r2-m2/rul)

Komentar

News Feed