oleh

Wibawa Pemerintah Provinsi

KITA biasanya lebih melihat pemerintahan provinsi, kabupaten/kota menurut batasan otonominya secara tidak maksimal. Sehingga dalam berbagai hal, yang banyak dimengerti bahwa hubungan itu sebagai koordinasi belaka.

Terdapat hal menarik melihat adanya kewenangan penting pemerintah daerah tingkat provinsi dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena tampak dari penggunaan kewenangan tersebut sedikitnya tidak selalu dapat digunakan secara efektif, bahkan kerap kali tidak kelihatan.

Wibawa Pemerintah Provinsi

Banyak sekali kejadian dari dinamika lapangan dimana level provinsi tidak lebih berperan apalagi lebih ketat menjalankan peran. Kewenangan sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Sehingga sedikit terkesan oleh hubungan antar level ini adalah berdiri sendiri atau lebih dilihat sebagai hubungan otonomi murni.

Maka keberadaan pemerintah daerah terutama tingkat provinsi menjadi penting dilihat, tidak kecuali dengan Pemda Sulawesi Barat. Bagaimana bila kewenangan-kewenangan dimaksud, tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Dan apa yang dapat dituai bila dapat dijalankan bersama sebagai keberhasilan bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 dalam hal melaksanakan ketentuan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada gubernur sebagai pucuk pimpinan Pemda provinsi meliputi;

a) Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan tugas perbantuan di daerah kabupaten/kota; b) Melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

c) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d) Melakukan evaluasi terhadap Ranperda kabupaten/kota terhadap RPJPD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan restribusi daerah;

e) Melakukan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota; Dan f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat kewenangan tersebut maka secara sepintas Pemda provinsi hakekatnya memiliki modal besar guna mengakumulasikan kewenangan ini dalam berhubungan dengan pemda kabupaten/kota. Bila kewenangan dimaksud tidak dapat didayagunakan dengan baik maka pelaksanaan pemantauan (monitoring) bahkan kepada evaluasi (penilaian) misalnya kepada daerah-daerah tidak akan nampak sebagai penggunaan kewenangan oleh pemda provinsi.

Untuk hal kekosongan tindakan evaluasi, monitoring, pendampingan, maupun tindakan selanjutnya yang lain, dengan memberikan evaluasi kinerja secara terbuka dalam rangka mengembangkan persaingan kemajuan bagi daerah-daerah di Sulawesi Barat melalui pemberian rewards dan punishment.

Kekosongan ini antara lain menandakan belum ada tindakan terbuka, termasuk bentuk-bentuk penggunaan kewenangan lain yang pada dasarnya juga bisa terlihat sebagai penggunaan kewenangan tidak maksimal.

Penggunaan kewenangan yang diatur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pada prinsipnya jika dijalankan dengan baik maka dengan sendirinya akan membawa kepada kemajuan bersama. Sebagaimana kemajuan wilayah kabupaten, serta merta akan menggambarkan kemajuan provinsi ini.

Melihat sisi kewenangan yang diberikan oleh UU maupun karena kemampuan dalam menerjemahkan kewenangan tersebut, selain akan membawa kemajuan bersama, secara langsung akan meningkatkan kewibawaan pemda provinsi ini, baik di mata masyarakatnya maupun tingkat pemerintahan di bawahnya. (***)

Komentar

News Feed