oleh

Webinar Kominfo RI, Genjot Pembangunan SDM Papua

MAMUJU – Pemerintah mendorong pembangunan segala sekotr di Papua, utamanya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan harapan mampu meredam isu separatisme yang ditunggani kepentingan internasional.

Hal itu disampaikan Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar diskusi secara virtual atau webinar, Minggu 14 Juni.

Dia menjelaskan sejauh ini pembangunan di Papua masih on the track, lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain. Tujuannya agar Papua maju sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“Kita sadari pembangunan di Papua butuh percepatan. Kita kerjakan secara holistik, menuju kearah keadilan sosial di tanah Papua. Kita ingin pelayanan dasar di sana lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomui lokal,” ujar Wawan dalam webinar berjudul “Menakar Masa Depan Papua,” Minggu 14 Juni 2020.

Lanjut Wawan, Program dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga terus dilakukan secara afirmatif dan cepat, seperti persiapan PON (Pekan Olahraga Nasional).
“Saat ini venue-venue berkelas dunia mulai dibangun, infrastuktur, listrik, air bersih, logistik lewat jembatan udara dan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga merupakan wujud dari percepatan pembangunan di Papua,” ungkapnya.

Namun, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal paling penting. Apalagi gerakan-gerakan separatisme masih terasa di Papua. Solusinya, pemerintah menghadapi dengan mengedepankan, Ayo kita bicara dari hati ke hati dengan kelompok-kelompok yang berbeda ideologi.

Peserta diskusi lainnya, Anggota DPRD Papua, Boy Markus Dawir menilai kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI adalah pemuda-pemuda yang merasakan ketidakadilan dari negara. Misalnya mereka ada diskriminasi dalam penerimaan ASN, TNI/Polri, atau sekolah kedinasan lainnya termasuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Paradigma diskriminatif yang seperti ini menurutnya harus diubah dan tidak boleh lagi terjadi di Papua.

“Bagi saya memang negara harus hadir untuk bagaimana bisa merubah maindset pemuda-pemuda Papua. Ini masalah kita bagaimana mengawal NKRI di Papua ke depan,” terangnya.

Duta Besar Indonesia Imron Cotan menanggapi, Tuduhan rasisme, diskriminasi terhadap Papua merupakan persepsi yang keliru. “Konflik-konflik yang terjadi selama ini karena adanya Gerakan-gerakan separatis yang bersenjata yang mencoba melawan pemerintah. Akibatnya, terjadi gesekan antara TNI/Polri dengan kelompok separatisme,” tutup Imron. (imr)

Komentar

News Feed