oleh

Wapres Minta Kebijakan Satu Pintu Koperasi dan UMKM Segera Dijalankan

JAKARTA–Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menggelar rapat bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki, di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 1 Juli. Rapat tersebut diantaranya membahas kebijakan satu pintu atau one gate policy.

Kebijakan satu pintu itu untuk mendukung konsolidasi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Sehingga pendataan serta pemberdayaan UMKM fokus pada satu pintu, serta tidak tersebar di banyak kementerian atau lembaga. ”One gate policy untuk UMKM harus segera diimplementasikan,” kata Ma’ruf.

Kebijakan satu pintu harus segera diterapkan dalam program restrukturisasi Kemenkop-UKM. Selain itu juga pada perencanaan program serta penganggarannya.

Ma’ruf mengungkapkan, selain kebijakan satu pintu, perlu penyederhanaan channelling atau kanal pembiayaan untuk UMKM. Pembiayaan ini diantaranya adalah pemberian pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga kepada anggota koperasi.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan urusan pembiayaan tersebut juga harus menjadi perhatian Kemenkop-UKM. Sehingga proses pembiayaan tidak sulit dan semakin mudah dilakukan. Untuk itu, Ma’ruf menegaskan diperlukan penguatan lembaga-lembaga terkait. ”(Diperlukan, Red) penguatan LPDB,” jelas Ma’ruf.

LPDB adalah lembaga pengelolaan dana bergulir yang selama ini berfungsi sebagai channelling pembiayaan murah untuk koperasi, koperasi simpan pinjam, koperasi Syariah, dan baitul maal wat tamwil (BMT) atau badan usaha mandiri.

Kemudian Ma’ruf menambahkan perlu ada penguatan ekosistem pengawasan serta pengembangan sistem perlindungan dana simpanan koperasi. Tujuannya supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, karena mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Teten Masduki menyambut baik arahan dari Ma’ruf Amin itu. Dia mengatakan segera akan menindaklanjuti arahan tersebut. ’’Baik Pak Wapres,’’ tutur mantan aktivis antikorupsi itu. Teten mengatakan akan segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. (jwc)

Komentar

News Feed