oleh

UU Cipta Kerja Untuk Kepentingan Siapa?

-Opini-1.778 views

Oleh: Endang Kurniati (Mahasiswa Magister Terapan Politeknik STIA LAN Makassar)

OMNIBUS Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan DPR-RI, Senin 5 September 2020, malam, d isaat rakyat tertidur pulas.

Gelombang penolakan besar-besaran dari mahasiswa, buruh, ormas, dan masyarakat lainnya ternyata tidak mempan. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan, RUU ini dipaksakan disahkan menjadi undang-undang karena investasi dan keuntungan ekonomi besar yang menjanjikan untuk negara ini.

Di pihak lain, UU ini dianggap merugikan pekerja dan menguntungkan para pemilik perusahaan. Hal ini yang memantik aksi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia. Kericuhan antara massa dan aparat kepolisian tak terhindarkan lagi.

Bila membaca UU Ciptaker yang sudah disahkan DPR-RI terdapat banyak perubahan dibandingkan UU Ketenagakerjaan.

Mulai persoalan PHK, pesangon, cuti, status ketenagakerjaan hingga memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pekerja asing untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Pada saat yang bersamaan tenaga kerja lokal baru sulit untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Pada titik inilah bisa dipahami kalau UU Ciptaker tidak berpihak pada para pekerja, tetapi sarat kepentingan para pemilik modal. Menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nurhidayati, bahwa pengesahan RUU Ciptaker merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan dan lingkungan hidup serta generasi mendatang (CNN Indonesia, 06 September 2020)

Karena itu hadirnya UU Ciptaker ini lebih menegaskan hegemoni kaum kapitalis begitu kuat mewarnai berbagai kebijakan ekonomi di negeri ini yang bercokol dalam kekuasaan dan penentu kebijakan.

Faktanya, berdasarkan penelusuran Tempo dan Auriga Nusantara menemukan sedikitnya 45 persen atau 262 dari 575 anggota DPR-RI periode 2019-2024 berlatar belakang pengusaha.

Mereka bukan pengusaha ecek-ecek, tapi pemilik saham, komisaris, hingga menduduki kursi direksi di lebih dari seribu perusahaan. Ada yang bergerak di sektor penyiaran, perdagangan umum hingga industri ekstraktif. Dari sejumlah fakta tersebut, terdapat 57 pengusaha yang berasal dari partai pendukung utama pemerintah, yaitu PDI- Perjuangan. Disusul Golkar (48), Gerindra (41), Nasdem (21), PKB (26), Demokrat (23), PKS (22), PAN (18) dan PPP (6).

Karena itu patut diduga disahkannya UU Ciptaker ini memberi dukungan penuh pada para pengusaha untuk kepentingan bisnis yang lebih besar. Sangat tidak mungkin ada pengusaha yang tak berpikir menyelamatkan perusahaannya.

Namun demikian, pemikiran seperti ini hanya ada dalam sistem kapitalisme, dimana kaidah “pemisahan agama dari kehidupan” menjadi pijakan dari setiap konstruksi pemikiran, dan asas inilah yang membangun sistem ekonomi kapitalisme. Sistem sekuler ini menjadikan akal manusia pemilik hak otoritatif tunggal untuk merumuskan solusi atas seluruh problem ekonomi yang dihadapi manusia.

Dalam sistem kapitalisme, para ekonom kapitalis tidak peduli terhadap masalah yang semestinya menjadi pijakan untuk masyarakat, seperti ketinggian akhlak dan spiritual. Mereka hanya peduli pada kebutuhan material, apapun caranya akan dilakukan.

Dengan demikian, tidak heran keluarnya UU Ciptaker ini sejalan hal tersebut, dimana para pemilik modal yaitu para penguasa dan pengusaha akan semakin menguatkan eksistensi mereka untuk meraih keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Kebijakan yang diambil sarat dengan kepentingan mereka sebagai pengusaha tanpa peduli akan nasib masyarakat kecil.

Pola ini akan semakin melanggengkan pendistribusian kekayaan hanya akan berada di kalangan penguasa dan pengusaha saja, dan semakin dipermudah dengan lahirnya UU Ciptaker. Sementara masyarakat kecil akan semakin terpinggirkan berada dalam tingkat kemiskinan yang memprihatinkan.

Berbeda halnya dalam sistem Islam. Islam akan memberikan keadilan kepada setiap pekerja sesuai dengan tingkat keahliannya masing-masing. Hal ini karena pengelolaan SDM terkait dengan kontrak kerja yang harus dipegang oleh kedua belah pihak dan sifatnya mengikat.

Mulai dari penentuan upah, jenis pekerjaan yang diakadkan, hingga batas waktu kontrak kerja. Semuanya jelas dan rinci.

Dalam penentuan upah misalnya, tidak ditentukan berdasarkan upah minimum, tidak ditentukan berdasarkan kebutuhan minimum dan maksimum setiap karyawan. Tapi semuanya diserahkan kepada pihak yang mengontrak pekerja berdasarkan manfaat kerja yang diberikan oleh pekerja.

Karenanya, sangat tidak adil, jika seorang tukang parkir upahnya sama dengan programer. Dari sisi tenaga dan waktu kerja, mungkin sama tapi manfaat yang diberikan berbeda. Begitu pula dengan seorang sopir mobil sangat tidak adil jika akan disamakan dengan supir pesawat terbang (pilot).

Inilah kehebatan Islam yang berbeda dengan sistem manapun karena Islam berasal dari Allah SWT. Maka membiarkan manusia membuat aturan pasti akan menimbulkan kekacauan, dan perselisihan diantara manusia, seperti dalam UU Cipta kerja.

Inilah yang digambarkan Allah SWT dalam Alquran. “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Rūm [30]: 41). Wallahu A’lam. (***)

Komentar

News Feed