oleh

Usulan Pinjaman Pemprov Menuai Penolakan

MAMUJU – Alokasi anggaran untuk program Pemulian Ekonomi Nasional (PEN) di Sulbar dinilai tidak efisien. Belum lagi, dana untuk digunakan membiayai kegiatan, akan bersumber dari pinjaman ke pihak lain.

Pinjaman dana sebesar Rp 705 miliar oleh Pemprov Sulbar, justru akan membebani APBD Sulbar. Sebab, harus membayar pengembalian yang mencapai Rp 200 miliar setiap tahun.

Usulan Pinjaman Pemprov Menuai Penolakan

Atas dasar itu, Ketua Fraksi PDIP Sulbar Rayu menolak upaya Pemprov Sulbar melakukan peminjaman dana tersebut. “Kami Fraksi PDIP, tegas menolak. Programnya tidak jelas. Misalnya, untuk pembangunan pabrik beras. Itu kan justru mematikan pabrik-pabrik di masyarakat,” ujar Rayu, kepada sejumlah wartawan, Senin malam 26 April 2021.

Legislator dari dapil Pasangkayu ini mengaku, memang pengusulan PEN sifatnya hanya dilaporkan eksekutif ke legislatif. Tidak mesti mendapat persetujuan di DPRD. Meski begitu, pihaknya akan tetap tegas menolak dana PEN.

Lanjut Rayu, provinsi ke-33 di Indonesia ini lebih banyak bergantung dari APBN. Namun, peminjaman dana di tengah kondisi bencana semestinya tidak dilakukan. Kecuali, pinjaman itu untuk memulihkan Sulbar yang terdampak dua bencana sekaligus.

“Pinjaman kemarin saja (PEN 2020 sebesar Rp 37 miliar) belum selesai. Ini mau pinjam lagi,” tegas Rayu, Senin 26 April.

Komentar

News Feed