oleh

Usul Penundaan Pilkades

MAMUJU – Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, Fraksi Demokrat mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa ditunda.

Ketua Komisi II DPRD Mamuju yang merupakan anggota Fraksi Demokrat, Mahyuddin Abdullah menyampaikan, merujuk pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 24 Maret 2020, hendaknya menjadi perhatian bersama, mengingat kondisi keuangan daerah yang melemah akibat Covid-19 perlu dipertimbangkan.

“Kendatipun angkanya tidak melonjak seperti di kota-kota besar, tapi Mamuju saat ini tertinggi angka Covid-19 di Sulbar,” kata Mahyuddin saat dikonfirmasi, Minggu 20 September.

Selain itu, ia juga mengingatkan, kedepan Kabupaten Mamuju akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk itu ia meminta kepada semua pihak agar memastikan keamanan stabilitas pelaksanaan Pilkada.

“Kami berharap Pilkada ini bisa berjalan aman dan damai,” ujar Mahyuddin.

Sementara, Anggota Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera DPRD Mamuju, Suhartono meminta kepada Pemkab Mamuju agar dana refokusing dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan data yang valid, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya.

“Dana refokusing yang dikelola Pemkab Mamuju senilai Rp 48,8 miliar belum tersalurkan sebagaimana mestinya, karena masih ada tahap pencairan yang belum selesai, dan bisa dibilang molor,” tutup Suhartono. (m5/rul)

Komentar

News Feed