oleh

Tujuh Ranperda Polman Belum Punya Naskah Akademik

POLEWALI — Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan eksekutif yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021, tak memiliki naskah akademik.

Hal ini terungkap ketika Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Polewali Mandar mengelar rapat kerja dengan Tim Penyusun Perda dan OPD penginisiasi usulan Ranperda, Selasa 16 Maret 2021.

Tujuh Ranperda Polman Belum Punya Naskah Akademik

Ada tujuh usulan Ranperda dari eksekutif yang dibahas dalam Propemperda tahun ini. Dari tujuh Ranperda tersebut kebanyakan tak memiliki naskah akademik. Ketujuh ranperda itu yakni Ranperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Kemudian Ranperda Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Ranperda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prakursor Narkotika (P4GN), Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Ranperda atas Perubahan Perda Nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Ketua Bapemperda DPRD Polewali Mandar (Polman) Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain mengungkapkan, Propemperda tahun 2021 ada 12 Ranperda yang akan dibahas. Tujuh Ranperda berasal dari usulan eksekutif dan lima dari inisiatif dewan.

“Hanya disayangkan karena draf Ranperda usulan eksekutif kebanyakan belum lengkap karena tak memiliki naskah akademik. Sehingga diminta OPD pengusul Ranperda agar melengkapi naskah akademiknya sebelum dibahas dalam Propemperda,” terang Gusrinaldy.

Dalam rapat ini, sejumlah OPD mengungkapkan pihaknya kesulitan membuat naskah akademik karena tak memiliki anggaran untuk pembuatan naskah tersebut. Sementara OPD selalu mengusulkan anggaran pembuatan naskah akademik tetapi sering tercoret oleh tim anggaran daerah. Alasannya pembuatan naskah akademik dibebankan kepada Bagian Hukum Setda.

“Sebenarnya kami sering usulkan anggaran pembuatan naskah akademik tetapi selalu tercoret pada pembahasan anggaran. Karena anggapan tim anggaran itu kewenangan Bagian Hukum. Sementara di Bagian Hukum tak menganggarkannya untuk pihak ketiga pembuat naskah akademik Ranperda,” sebut Sekretaris Dispop Polman Andi Sukmawati.

Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin yang hadir dalam pembahasan Propemperda ini mengaku beberapa Ranperda usulan eksekutif ini perlu ditindaklanjuti pembahasannya karena dinilai sangat penting. Termasuk Ranperda P4GN dalam mencegah peredaran narkotika di Polman serta ranperda lainnya.

Dalam rapat ini sejumlah OPD mengungkapkan alasan mendorong Ranperda tersebut untuk dibahas tahun ini. Rapat Bapemperda DPRD Polman ini selain dihadiri Ketua Bapemperda Gusrinaldy juga hadir anggota Bapemperda M Fariduddin Wahid, Karmi dan Samirah Pratiwi serta Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin. (mkb)

Komentar

News Feed