oleh

Tuduh Jaksa Tebang Pilih? Penahanan WG Sudah Wajar

PASANGKAYU–Salah seorang rekanan Distaknak Sulbar, berisinial WG, akhirnya ditahan Kejari Kabupaten Pasangkayu, sejak Jumat 21 Juni. WG ditahan lantaran diduga menyalagunakan bantuan benih padi tahun anggaran 2016. Namun, kuasan hukum WG, Nasrun SH, menuduh jaksa kalau penahanan klienya hanya karena ‘tebang pilih’.

”Seharusnya, tim Profesional Hand Over (PHO) Distaknak Sulbar ikut juga bertanggungjawab,” ungkap Nasrun, Sabtu 22 Juni.

Dalam pandangan hukum kami, jelas Nasrun, disini Kejari ada tebang pilih dalam melakukan penahanan serta metersangkakan seseorang. Kasus pengadaan bibit padi ini seharusnya ada juga yang bertanggungjawab, karena klien saya ini kan hanya melaksanakan sesuai kontrak yang ada dan tim PHO mestinya bertanggungjawab.

Menurut Nasrun, sebelum benih padi di distribusikan, tim PHO pasti melakukan pemeriksaan. Selain itu sebelum dilakukan pencairan anggaran. Berita acara yang dimiliki oleh tim PHO itu dijadikan rujukan.

”Tim PHO ini harus diperiksa juga oleh penyidik, karena merekalah yang lebih bertanggungjawab, tapi yang menjadi pertanyaan kami kenapa Tim PHO ini tidak ditersangkakan,” ungkap Nasrun.

Menanggapi pernyataan kuasa hukum WG, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu, Nasrah Totorang, yang dihubungi via ponselnya, WG selaku rekanan tahu persis situasi di lapangan. Sementara tim PHO hanya bertugas memeriksa barang dan pada saat diperiksa benih padi tersebut cukup.

“Bagaimana logikanya. Itu pembayarannya siapa yang menikmati? Rekanan kan! Siapa yang mendistribusikan. Rekanan kan! Yang menjadi masalah disini adalah proses pendistribusian. Kami sudah memeriksa kelompok tani. Ternyata tandatangannya dipalsukan seakan-akan mereka telah menerima bantuan padahal tidak,” tejelas Nasrah, Sabtu, 22 Juni.

Menurut Nasrah, berita acara penyerahan bantuan tandatangannya banyak yang fiktif. “Lebih 100 kelompok tani kami periksa beserta PPL-nya. Jadi, penahanan terhadap tersangka itu sudah wajar lantaran sudah merugikan negara sesuai audit yang dikeluarkan BPKP,” tandas Nasrah.

Berdasarkan audit BPKP, akibat ulah WG negara dirugikan Rp 551.237.500. Dari kerugian itu, WG baru mengembalikan ke kas negara Rp 50.000.000,-. (r2)

Komentar

News Feed