oleh

TPP KONI Sulbar Kena Somasi, Heru: Semua Sesuai Mekanisme

MAMUJU, RADAR SULBAR — Gejolak terjadi jelang musyawarah provinsi luar biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar. Salah satu tahapan, dinilai cacat prosedur.

Tahapan dimaksud adalah, proses pendaftaran Calon Ketua Umum (Caketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar, masa bakti 2021-2025.

Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) diduga mengabaikan beberapa regulasi yang mengatur prinsip keolahragaan, yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

TPP juga diduga telah mengesampingkan keterbukaan informasi dengan tidak mengumumkan proses pendaftaran dan penjaringan. Padahal, keterbukaan informasi tegas dijelaskan di Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu kemudian menjadi pertimbangan Bakal Caketum KONI Sulbar, Hasrat Lukman melalui kuasa hukumnya, Rahmat Idrus, melayangkan somasi kepada TPP selaku panitia penyelenggara.
Menurut Rahmat, segala ketentuan dalam proses pendaftaran sudah disepakati dalam musyawarah di Majene pada 18 Juni 2021.
Ada pun hal yang disepakati adalah musyawarah provinsi luar biasa dilaksanakan pada 28 Juni, menyetujui kepengurusan karateker dan membentuk TPP.

“Pada musyawarah itu, juga disepakati tentang tata cara penjaringan dan penyaringan. Termasuk persyaratan menjadi calon. Namun dalam prosesnya, TPP telah melanggar AD/ART KONI dengan tidak menerima berkas pendaftaran kliennya, yakni Hasrat Lukman dengan alasan terlambat mengambil formulir,” kata Rahmat, dalam jumpa persnya di salah satu warkop di Mamuju, Senin 21 Juni 2021.

Padahal, kata mantan Ketua Komisi Informasi (KI) Sulbar yang juga bekerja sebagai dosen itu, yang disepakati dalam musyawarah di Majene beberapa waktu lalu, tidak ada tahapan pengambilan formulir, hanya tahapan pendaftaran. Sisi lain, prosesnya terkesan ditutup-tutupi. Panitia tidak sekali pun pernah mengumumkan ke publik terkait tahapan tersebut.

“Klien saya telah memenuhi segala persyaratan dan berhak menjadi calon. Jika tidak diperhatikan, kami akan membawa persoalan ini ke BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, red). Dalam UU 3, jika terjadi sengketa dan dugaan pelanggaran AD/ART bisa disengketakan di BAORI, kalau di situ tidak memuaskan kami teruskan ke pengadilan,” jelas Rahmat.

Bakal Caketum KONI Sulbar, Hasrat Lukman mengaku, hasil musyawarah di Majene seharusnya menjadi rujukan TPP. Semua sepakat melakukan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan. Saat itu ditampilkan timeline dan semua yang hadir mengisi berita acara.

“Berkas persyaratan sangat banyak dan terkesan dipaksakan. Tapi karena niat saya melengkapi mulai dari dukungan calon hingga surat bebas narkoba, SKCK, surat keterangan swab dan sebagainya,” bebernya.

Terpenting, lanjut Hasrat, dirinya telah mengantongi rekomendasi dukungan dari lima KONI kabupaten. Sabab, calon harus didukung minimal 30 persen pengurus KONI kabupaten yang dibuktikan dengan tanda tangan bermaterai oleh ketua.

Syarat lainnya, calon juga harus didukung minimal 30 persen cabang olah raga anggota KONI. “Dengan persyaratan yang banyak itu, saya ditolak. Perlu juga diketahui, saat ini tak ada satu pun orang yang bisa mendaftar karena harus mengantongi dukungan KONI kabupaten, minimal dua. Saya sudah kantongi lima kabupaten, minus Polman. KONI Polman kepengurusannya sudah habis, mereka tidak bisa lagi menerbitkan rekomendasi dukungan,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris TPP KONI Sulbar Mayjen TNI (Purn) Heru Suryono menegaskan, proses pendaftaran yang berjalan saat ini sudah melalui prosedur. Telah sesuai jadwal yang disampaikan saat musyawarah di Majene, belum lama ini.

“Pendaftar hanya satu, kita menunggu sesuai time schedule. Ini dipadatkan karena situasional pandemi Covid-19. Kita telah sosialisasikan dua hari yang lalu di Majene. Semuanya sudah sesuai mekanisme dan tata tertib yang telah kita sosialisasikan dan ditetapkan secara bersama,” terang Mayjen Heru.

Ia menambahkan, setelah tahapan pendaftaran dan pengembalian formulir berakhir, tahapan berikutnya yakni tahap verifikasi dan validasi berkas selama dua hari.

“Kita akan lakukan tahap verifikasi dan validasi berkas selama dua hari dan hasilnya kita sampaikan ke calon. Setelah itu kita akan laksanakan Musprov tanggal 28 Juni, di Majene,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, pendaftaran Caketum KONI Sulbar masa bakti 2021-2025 sudah ditutup sejak Minggu 20 Juni, malam. Satu-satunya pendaftar yang diterima ialah Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. (ade/dir)

Komentar

News Feed