oleh

TP-PKK Rumuskan Proker Sesuai Kebutuhan Masyarakat

MAMUJU–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Sulbar menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) tingkat Sulbar, Selasa 16 Juli, di Grand Maleo and Convention Mamuju, Selasa 16 Juli.

Rakon ini mengangkat tema “Konsolidasi Gerakan PKK Menyongsong Rapat Kerja Nasional Tahun 2020” diikuti 42 orang peserta dari TP PKK Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar.

Tujuannya, terinformasikannya kebijakan kelembagaan program kerja dan administrasi PKK secara operasional dan berbagai pengalaman TP-PKK Sulbar dalam pelaksanaan kegiatan operasional gerakan PKK di daerah.

Selain itu, teridentifikasinya upaya pemecahan masalah terhadap aspek kelembagaan program dan administrasi PKK. Terumuskannya rencana kerja tindaklanjut Rakon TP-PKK yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten.

Kepala DPMD Sulbar Muhammad Jaun mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menguatkan dan memperteguh persatuan serta memadukan rencana dan melaksanakannya secara terintegrasi sehingga program PKK dapat berpengaruh dalam memajukan daerah Sulbar.

Melalui rakon ini, Jaun berharap agar PKK mampu melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada sehingga PKK kedepannya tidak hanya melaksanakan rutinitas didalam penyelenggaraan tetapi juga mampu menyesuaikan regulasi karena saat ini beberapa regulasi telah berubah. Dalam pelaksanaan program PKK perlu juga pengayaan regulasi baru. Regulasinya adalah membuat peraturan gubernur untuk operasional PKK lebih lanjut sehingga PKK dalam melakukan kegiatannya memiliki legal standing.

“Saya berharap semua program yang sudah direncanakan TP-PKK agar dikawal sejak dari Musrenbang desa hingga provinsi agar apa yang sudah kita rencanakan dapat tercapai. Kami juga berharap TP-PKK memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang sehingga konsolidasi yang dilakukan bisa terus menerus secara kontinu dan terintegrasi,” ujarnya.

Ketua TP-PKK Sulbar Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, rakon ini sebagai tindaklanjut dari rakon tingkat nasional yang bertujuan untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan didalam pengelolaan peran PKK sekaligus merumuskan program kerja TP-PKK yang disesuaikan dengan perkembangan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Hal tersebut merupakan suatu upaya pemecahan masalah agar perbaikan rancangan kegiatan yang akan dituangkan melalui formulasi rumusan yang tepat melalui solusi terbaik sesuai dengan kondisi dan ketentuan dalam gerak yang sama.

“Tentunya TP-PKK harus mendahulukan program kerja yang memiliki urgensi tinggi dan prioritas unggulan dengan mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki agar mempermudah target capaian. Namun terkadang tidak sinkron dengan kondisi ideal yang telah ditentukan sehingga diperlukan konsolidasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Olehnya, saya berharap agar peserta mengikuti rakon ini dengan baik. Ini momentum yang sangat penting untuk menambah wawasan kita dalam membantu program kerja pemerintah,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed