oleh

TP-PKK Laksanakan Bimtek SIM PKK

MAMUJU – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Sulbar bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar menggelar Gelar Karya dan Temu kader PKK (Jambore) dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 19 November 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari. Pesertanya dari pengurus TP-PKK provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa berjumlah 200 orang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Ketua TP-PKK Sulbar Andi Ruskati Ali Baal Masdar, Pengurus PKK Pusat dua orang yakni, Victor Polnaya dan Andi Yuliarmansyah serta Kepala DPMD Sulbar Muhammad Jaun.

Ketua TP-PKK Sulbar Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, bimtek SIM PKK merupakan pengelolaan sistem informasi dan data tentang berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diharapkan mampu memberikan data dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan menyeluruh, mulai dari tingkat dasa wisma, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten serta provinsi.

Ketua TP-PKK Sulbar Andi Ruskati Ali Baal foto bersama dengan pengurus TP-PKK Sulbar.

Bimtek SIM ini sangat penting untuk dilakukan, karena pengurus dan kader TP-PKK sangat membutuhkannya, agar data bisa dikelola dengan cepat secara berjenjang mulai tingkat dasawisma, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga kepusat. Data ini harus akurat dan tidak boleh berbeda-beda. Datanya harus sama dengan data yang dimiliki OPD dan instansi lainnya, sehingga memudahkan untuk mengambil kebijakan.

“Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam bintek ini berguna bagi kita semuanya. Bimtek ini untuk kepentingan TP-PKK hari ini dan masa mendatang. Bimtek SIM ini sangat perlu dilakukan untuk memudahkan pengurus TP-PKK Sulbar untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan ke PKK pusat untuk di tampilkan ke website resmi PKK Pusat,” ujarnya.

Selain itu, Andi Ruskati juga meminta TP-PKK terlibat aktif dalam penanganan pernikahan dini dan stunting yang masih sangat tinggi di Sulbar yakni sebesar 19,17 persen. Ini merupakan angka tertinggi ketiga di Indonesia. PKK harus berkomitmen dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini di Sulbar.

“Inilah merupakan Pekerjaan Rumah TP-PKK Sulbar. Kita harus berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka pernikahan dini dan stunting di enam kabupaten se-Sulbar. Kita juga harus berkomitmen dalam mencegah dan menangani perkawinan anak dan memastikan pencegahan dan penanganan perkawinan anak bisa terakomodir dalam OPD lingkup Sulbar dan kabupaten terkait,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini, mengaku akan membuat Peraturan Gubernur untuk membantu program pemerintah Sulbar. Kemudian menggalang upaya kolaboratif untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dengan membentuk tim gugus atau pokja.

“Kita juga akan melakukan sosialisasi tentang batas usia minimum perkawinan dan syarat dispensasi melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan perkawinan anak. selain itu, kita juga akan menindaklanjuti kasus pernikahan anak dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan karena pernikahan dini. Karena salahsatu penyebab stunting adalah pernikahan dini,” tambahnya.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berpesan kepada seluruh jajaran pengurus TP-PKK beserta para kadernya, agar senantiasa membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam pembinaan keluarga. Khususnya terkait pemberdayaan perempuan, keluarga, kesetaraan gender dan lainnya. termasuk penanganan anak putus sekolah supaya kembali bersekolah, mengatasi stunting dan pernikahan dini yang angkanya masih cukup tinggi di Sulbar.

“Kedepan saya ingin melihat PKK menjadi gerakan yang terus berkiprah melaksanakan program-program prioritas pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan lainnya sampai ketingkat paling bawah,” ujarnya.

Tema kegiatan ini “Kerukunan dalam keluarga dan lingkungan untuk mewujudkan Indonesia Maju”, perlu dimaknai sebagai upaya menjadikan TP-PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun kaum perempuan sebagai kader andalan disetiap tingkatan, untuk bersama pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Untuk itulah, sangat diperlukan pendayagunaan potensi keluarga dan masyarakat dengan merawat semangat gotong royong mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan, termasuk dampak pandemi covid-19.

“Saya berharap peran aktif TP-PKK selama masa pandemi covid-19 melalui gerakan seribu masker dan menjadi sosialisator perubahan kebiasaan dengan adaptasi kebiasaan baru, yakni kebiasaan memakai masker, kebiasaan jaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun,” ujar Ali Baal.

Gubernur berharap jajaran TP-PKK secara konsisten melaksanakan penjabaran 10 program PKK yang mengacu pada RPJMN dan RPJMD Sulbar. Terkait hal ini, perlu menjadi perhatian TP-PKK se-Sulbar agar selalu berperan memberikan masukan pada forum Musrembang disetiap jenjang, sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat maju dan mandiri serta menjadikan Sulbar sebagai provinsi yang malaqbi.

“Saya berharap kepada seluruh kader PKK untuk menjadi garda terdepan dalam menghimpun data permasalahan yang dihadapi masyarakat. Data yang terhimpun selanjutnya dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program OPD Lingkup Sulbar. Sehingga, program dan kebijakan diharap semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Sulbar,” ujarnya.

“Semoga kegiatan ini akan menguatkan semangat kebersamaan TP-PKK provinsi dan kabupaten se-Sulbar untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah Sulbar melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Sulbar Muhammad Jaun mengatakan, organisasi PKK adalah organisasi terbesardi Indonesia sehingga perlu diberikan pelatihan aplikasi SIM PKK. Sebagai organisasi besar, ada delapan peran dan fungsinya, yakni melakukan penyuluhan, motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, penggerak atau pengendali, pembina serta pembimbing.

“Salah satu tugas PKK adalah perencana. Untuk menjadi perencana yang andal dibutuhkan data yang akurat. Oleh sebab itu, kader PKK dilatih mengaplikasikan SIM PKK ini agar mampu mengumpulkan data untuk mengintervensi program kesejahteraan masyarakat. Karena kalau ada orang berencana tanpa data, maka bisa dipastikan itu adalah rencana abal-abal,” ujarnya.

Untuk memperkuat gerakan PKK, ada lima arah kebijakan Pemprov Sulbar yang akan dilakukan, yakni penguatan regulasi, koordinasi dan sinkronisasi program PKK lintas sektor, fasilitasi dan pembinaan penyusunan perencanaan dan strategi PKK, peningkatan kualitas dan kapasitas pengurus PKK serta fasilitasi dan pembinaan dalam rangka implementasi kebijakan.

“TP-PKK di semua tingkatan, baik provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan desa diharapkan mampu mengelola potensi dan sumber daya serta mampu menempatkan diri sebagai mitra pemerintah daerah dan lembaga terkait serta menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program pemerintah. PKK jangan hanya melakukan program rutinitas saja, tapi harus mampu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di garda terdepan,” ujarnya. (ian/)

Komentar

News Feed