oleh

Tingkatkan Pengetahuan Pokja Advokasi KKBPK Dalam Menjalin Kemitraan

MAMUJU–Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK) hingga kini dinilai masih kurang optimal dalam menjalin sinergitas dan kemitraan dengan mitra kerjanya. Alasan inilah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar menggelar workshop peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan bagi tim Pokja Advokasi KKBPK tingkat provinsi, senin 24 Juni, di Grand Maleo Hotel Mamuju.

Diakui bahwa Pokja Advokasi menghadapi permasalahan program KKBPK yang sangat kompleks. Dengan adanya workshop tersebut, peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, OPD KB dan IPeKB dapat mengatasi permaslahan program KKBPK yang dihadapi.

Peserta yang berjumlah hingga 40 orang utusan ini, nanti diharapkan dapat mengembangkan strategi dan rencana advokasi KKBPK di lapangan. Utamanya, di Kampung KB yang berdimensi lintas sektor, agar dapat mempercepat pencapaian program KKBPK.

Kepala BKKBN Sulbar, Andi Ritamariani Basharu mengakui, dalam pelaksanaan program KKBPK, ada banyak hal yang sangat penting dilakukan, namun kurang optimal dilaksanakan. Yaitu sinergitas dan kemitraan dengan mitra kerja. Begitu juga dengan upaya menanamkan norma keluarga kecil bagi masyarakat yang seharusnya dilakukan secara luas dan berkelanjutan.

“Tanpa membangun kemitraan dengan berbagai pihak. BKKBN tidak akan bisa berbuat banyak dan tidak berarti apa-apa. Karena kewenangan dan keahlian yang dimiliki BKKBN terbatas. Olehnya bantuan mitra terkait sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program kerja BKKBN,” ujar Ritamariani.

Menurut Ritamariani, program kerja BKKBN tidak hanya identik penggunaan alat kontrasepsi atau KB. Tetapi program yang diemban sangat banyak dan luas. Pelayanan kontrasepsi itu hanya secuil dari banyaknya program yang sudah kita lakukan. Tetapi memang yang terkenal di masayarakat hanyalah program KB. ”Melalui workshop ini kita berharap semua program yang dilaksanakan BKKBN dapat tersebar luas ke masyarakat,” urainya.

Untuk menuntaskan permasalahan yang kompleks dalam program KKBPK, lanjut Ritamariani, salah satu yang digencarkan BKKBN adalah kegiatan advokasi dan KIE keseluruh lapisan masyarakat terutama level terbawah.

Advokasi dan KIE sebagai upaya pendekatan terhadap pemerintah atau pihak terkait lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh dalam mendukung program KKBPK kedepan. “Saya berharap agar pokja advokasi ini terus melakukan pencerahan kepada masyarakat, terus berkembang dan berkelanjutan,” papar Ritamariani. (ian)

Komentar

News Feed