oleh

Tersisa 7.278 Jiwa Penyintas, Huni 46 Titik di Dua Kabupaten

MAMUJU – Data penyintas gempa tersisa 7.278 jiwa. Tercatat 6.505 di Kabupaten Mamuju dan 773 orang di Kabupaten Majene.

Pemulangan terus berlangsung. Difasilitasi sejumlah pihak terkait di dua kabupaten tersebut. Selama di pengungsian, penyakit yang paling banyak menyerang para pengungsi adalah ISPA, mencapai 1.442 kasus.

Tersisa 7.278 Jiwa Penyintas, Huni 46 Titik di Dua Kabupaten

“Sampai 16 Maret, data jumlah pengungsi terus berkurang. Saat ini total 7.278 jiwa yang tersebar pada 46 titik pengungsian di dua kabupaten, Mamuju dan Majene,” papar Safaruddin Sanusi DM, Kabid Data, Informasi dan Humas Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Sulbar, Rabu 17 Maret 2021.

Dukungan pemulangan pengungsi juga dilakukan tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sulbar. Kepala Satpol-PP Sulbar, Bujaerami Hasan mengatakan, selama bulan ini hampir setiap hari terjadi penurunan jumlah penyintas yang ada di pengungsian.

Seperti dilakukan di posko pengungsian di Mamuju yakni di Stadion Mamuju, disana sudah tidak ditemukan adanya pengungsi.

“Pengungsi sudah mulai kembali, dan kami hanya memfasilitasi untuk pembongkaran tenda agar memudahkan masyarakat kembali ke rumah, dan braktivitas normal,” tutur Bujaerami saat melakukan pembongkaran tenda pengungsian di Stadion Manakarra Mamuju, Rabu 17 Maret 2021.

Ia pun mengaku, beberapa warga masih bertahan di pengusian disebabkan belum adanya tempat tinggal yang layak. “Dan beberapa masih trauma,” tuturnya.

Bujaerami menjelaskan, persoalan bencana tidak dapat diprediksi, namun penting agar setiap informasi yang diterima harus bersumber dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Dan saat ini sudah mulai pulih,” sebutnya.

Rumah Rusak

Selain itu, Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Sulbar, sampai kemarin juga masih melakukan update data terkait rumah rusak yang saat ini juga menjadi prioritas penanganan.

Prosesnya harus segera tuntas, sesuai kesepakatan rapat bersama pemerintah pusat, pihak kabupaten, dan sejumlah pihak terkait membahas penanganan gempa Sulbar pada 2 Maret lalu.

“Sebenarnya data itu masuk tiap hari. Termasuk hari ini kita update lagi, lalu dikirim. Untuk finalisasi, perampungannya kita bergantung pada kabupaten,” ujar Safaruddin.

Dikatakan, pendataan akhir yang belum tuntas karena tidak sedikit dinamika yang ditemukan di lapangan. Baik itu dari Majene maupun Mamuju, dua daerah terdampak gempa pada 15 Januari, lalu.

“Kita harapkan bagaimana teman-teman di kabupaten bisa maksimalkan perampungan verifikasi data, karena kita juga didesak sama pusat. Dan pastinya, memverifikasi dengan data akurat,” sebut Safaruddin.

“Kita percayakan semua ke kabupaten dengan harapan masyarakat yang jadi korban gempa, tidak adalagi yang terlewatkan. Semua terfasilitasi di tahap kedua,” imbuhnya.

Apalagi belum ada kepastian terkait perpanjangan masa pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan rusak berat, dari pemerintah pusat. Namun jika memang masih ada yang belum tersentuh, Pemprov Sulbar bakal mengupayakan agar turut mendapat dukungan.

Dari Mamuju, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Mamuju mengaku telah merampungkan data rumah rusak akibat gempa. Tahap I dan II. Akumulasinya mencapai 22.000 unit.

Tahap I tercatat 9.719 rumah. Kemudian tahap II terdata 13 unit. Selanjutnya akan memasuki tahapan verifikasi oleh BPBD bersama pihak terkait lainnya.
Sebelumnya, Kabid Kedaruratan BPBD Majene Sirajuddin menyebutkan bahwa proses pendataan yang kini memasuki tahapan verifikasi lapangan, belum juga selesai.

Itu lantaran jumlah verifikator yang diterjunkan, masih kurang. Sepuluh tim kata dia, harus menangani 7.000 lebih rumah. Namun begitu pihaknya optimistis perampungan data tuntas dalam pekan ini agar bisa segera dituangkan dalam SK bupati, lalu dikirim ke Jakarta.

10 tim lapangan bertugas mendata kerusakan rumah di empat kecamatan. Yakni, Kecamatan Tammerodo, Tubo, Ulumanda, dan Kecamatan Malunda.

Dana Tunggu Hunian

Selain bantuan untuk perbaikan rumah rusak, pemerintah pusat juga menjanjikan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban dengan rumah rusak berat.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyebut bahwa DTH senilai Rp 500.000 per keluarga agar pengungsi tidak terlalu lama berada di pengungsian.

“Supaya bisa menyewa rumah keluarga atau tempat lain, sehingga juga bisa menekan risiko terpapar Covid,” jelasnya dalam pertemuan di gedung Parlemen RI di Senayan, Senin lalu.

Terkait bantuan kerusakan, pihaknya mengaku belum menerima hasil verifikasi data atau data valid calon penerima bantuan.

“Sekarang bagaimana kami mendapatkan data by name by address, supaya dana bantuan bisa segera disalurkan. Dan sedapat mungkin menghindari data ganda,” ujar Doni.

BNPB juga berharap dana stimulan untuk bantuan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan supaya bisa dipercepat oleh pihak Kementerian Keuangan agar bisa segera dikucurkan ke daerah.

“Untuk rumah rusak berat, diharapkan bantuan dari TNI dan Kepolisian supaya bisa dipercepat pembangunannya,” tandas Doni. (imr/rul)

Komentar

News Feed