oleh

Terdakwa Dugaan Korupsi DAK SMA Disdikbud Sulbar Dituntut Enam Tahun Penjara

MAMUJU — Mantan Kepala Bidang PSMA Disdikbud Sulbar, Burhanuddin Bohari, dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, menduga terdakwa bersalah dalam penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar tahun anggaran 2020.

Dua terdakwa lainnya yakni Bursa Edi selaku mantan wakil ketua penanggungjawab pengelolaan DAK SMA Disdikbud Sulbar dan Aking Djide, selaku mantan koordinator fasilitator DAK SMA Disdikbud Sulbar, dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan.

Pembacaan tuntutan dilaksanakan secara virtual, di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, Kamis 16 September. Masing-masing terdakwa mendengar tuntutan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polman.
Panitera PN Mamuju, Nuning membenarkan, jika telah digelar sidang pembacaan tuntutan atas ketiga terdakwa.

“BB dituntut 6 tahun dan BE serta AD dituntut 5 tahun penjaran,” kata Nuning, Minggu (19/9/2021).

Menurutnya, sidang lanjutan kembali bakal digelar pada hari ini, Senin 20 September dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Budiansyah, didampingi dua anggotanya Irawan Ismail dan Yudikasi Waruwu, masih bakal digelar secara virtual.

JPU Kejati Sulbar, Hidjaz Yunus menyebutkan, terdakwa BB dalam fakta persidangan tidak sama perannya dengan terdakwa AD dan BE.

“AD dan BE terbukti diperintah oleh terdakwa BB. BB semua yang rencanakan sehingga tuntutannya agak tinggi,” sebut JPU Hidjaz Yunus.

JPU mengklaim tuntutan tersebut sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke–1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama primer.

Kuasa Hukum Burhanuddin Bohari, Akriadi menyebutkan, tuntutan JPU tersebut terlalu tinggi. Sedangkan kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini.

“Tuntutan itu, kami akan mengajukan pembelaan dalam pledoi kami. Yang jelas kami tidak sependapat tuntutan JPU yang menuntut terlalu tinggi. Kami menganggap yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah para kepala sekolah. Nanti dalam bentuk pembelaan kami akan uraikan,” bebernya. (ajs/jsm)

Komentar

News Feed