oleh

Temuan BPK di Sulsel Rp 8,5 Miliar, KPK Jelaskan Rinciannya

MAKASSAR–Koordinator Wilayah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kumbul Kuswidjanto Sudjadi membeberkan berdasarkan hasil temuan BPK dan riksa Inspektorat Daerah menunjukkan pada tahun 2017 hingga 2020 terdapat dana yang belum terealisasi yakni sebesar Rp 8,5 miliar.

“Tahun 2017 temuannya sebanyak 994 dengan jumlah awal Rp 536 juta dan tersisa Rp 171 juta. Tahun 2018 temuannya 1.000 dengan jumlah awal Rp 5,8 miliar dan sisanya 4,7 miliar,” bebernya.

Temuan BPK di Sulsel Rp 8,5 Miliar, KPK Jelaskan Rinciannya

Sementara pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.311 temuan dengan jumlah dana awal sebesar Rp 3,9 miliar dan sisanya 1,2 miliar. Sedangkan tahun 2020 terdapat temuan sebanyak 335 dengan jumlah awal Rp 2,5 miliar dan sisanya Rp 2,2 miliar.

Olehnya, Kumbul Kuswidjanto mengimbau kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP ) Provinsi Sulsel untuk menuntaskan temuan tersebut.

Kendati demikian, ia menjelaskan faktor korupsi bisa saja terjadi disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya aspek individu, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek aturan hukum.

“Jadi sebaik apapun pengawasan tapi kalau individu kita tidak pernah merasa bersyukur, punya sifat tamak maka korupsi bisa saja terjadi,” ungkapnya.

Bahkan, ia mengaku berdasarkan data KPK RI tercatat pada tahun 2019 sebanyak 119 Bupati Wali Kota yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah ditangkap, Gubernur 21 orang dan anggota DPR dan DPRD sebanyak 257 orang.

“Untuk tahun 2020 kita belum data,” singkatnya.

Sehingga untuk mencegah tindak pidana korupsi yang lebih banyak di tahun 2020, pihaknya melakukan berbagai upaya di antaranya melakukan pendekatan melalui pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan.

“Makanya ada namanya Monitoring Control for Prevention (MCP) supaya menutup celah agar tidak terjadi korupsi dan dikurangi sistem tatap muka, biarkan pengawas yang turun langsung,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui MCP fokus pada 8 poin yakni perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 15 persen, pengadaan barang dan jasa sebesar 15 persen, pelayanan terpadu satu pintu sebesar 15 persen, kapabilitas APIP sebesar 15 persen, manajemen ASN sebesar 15 persen, dana desa sebesar 10 persen, optimalisasi pendapatan daerah 10 persen dan manajemen aset daerah sebanyak 5 persen. (anti/fajar)

Komentar

News Feed