oleh

Taspen Mamuju Sosialisasikan JKK dan JKM Bagi Non ASN

MAMUJU – Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, non ASN atau honorer diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Olehnya, agar pemerintah dan non ASN mengetahui hal tersebut, Taspen menggelar sosialisasi kepesertaan program JKK dan JKM bagi non ASN Sulbar di Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 13 Januari 2020.

Branch Manager Taspen Mamuju Simon Mandila mengatakan, ada dua sektor ketenagakerjaan, yakni sektor swasta dan sektor pemerintah. Untuk sektor swasta dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan sektor pemerintah dikelola oleh Taspen.

“Jadi untuk ASN dan non ASN yang bekerja di sektor pemerintah, Taspen adalah pihak yang berhak mengelola dananya,” ujar Simon.

Simon berharap, dengan adanya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau honorer, Pemprov Sulbar segera mendaftarkan non ASN menjadi peserta JKK dan JKM melalui program Taspen.

Karena, banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh non ASN jika sudah menjadi peserta. Seperti mendapat diskon hingga 30 persen jika berbelanja di Bulog. Diskon 9 hingga 20 persen jika berobat di Prodia dan diskon 30 persen jika berlangganan Indihome bagi peserta JKK dan JKM.

“Pokoknya banyaklah manfaat yang akan di dapat peserta. Saya yakin setelah melakukan sosialisasi, non ASN akan bergabung menjadi peserta. Manfaatnya lebih banyak ketimbang pembayaran iurannya,” ujarnya.

Asisten III Pemprov Sulbar Hj. Djamila menyambut baik sosialisasi yang dilakukan Taspen terkait JKK dan JKM non ASN. Namun, pihaknya akan mengkaji lebih dalam terkait kebijakan ini.

Apalagi, Ia juga belum mengetahui terkait regulasi dan ketersediaan anggarannya, apa sudah dianggarkan atau belum tahun 2020 ini. Dan apakah anggarannya akan dikelola Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar atau melekat di OPD masing-masing.

“Kami belum mengetahui tentang regulasi dan ketersediaan anggaran. Intinya, non ASN lingkup Sulbar sebanyak 3.128 orang minus GTT, berhak mendapatkan perlindungan JKK dan JKM agar sejahtera di masa pensiunnya. Kami siap memfasilitasi Taspen untuk eksis di Pemprov Sulbar,” tutupnya. (ian/rs)

Komentar

News Feed