oleh

Taraujung, Aset Belum Tergarap

-Kolom-1.313 views

MINGGU lalu UT Majene mendapat kehormatan, dikunjungi oleh Kepala Balitbangda Majene, Mithhar, dalam rangka penjajakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian pembangunan Majene.

Momen ini sangat berharga. Selama 11 tahun bertugas di UT Ternate dan hampir setahun di UT Majene, baru kali ini ada pimpinan Birokrasi yang sowan ke UT untuk membicarakan kerjasama. Biasanya UT yang bergerilya ke berbagai instansi. Melakukan sosialisasi dan kerjasama dalam pengembangan SDM melalui pendidikan jarak jauh.

Banyak hal kami diskusikan. Namun ada dua topik seru yang menjadi konsen kami, pertama yakni berkaitan dengan pelayanan publik dan kedua, tentang nasib Majene sebagai kota pendidikan di Sulawesi Barat (Sulbar). Untuk topik kedua akan saya ulas dalam tulisan berikutnya.

Pak Mithhar sangat terbuka terhadap berbagai masukan, maka saya pun sebagai pendatang menjadi tak canggung untuk memberikan sumbangsih pemikiran.
Dalam pelayanan publik, masih minimnya ruang-ruang publik dapat dinikmati masyarakat, seperti taman kota (lengkap dengan akses wifinya), taman bermain anak, taman baca maupun area rekreasi yang memadai. Padahal potensi alam Majene luar biasa.

Mengutip Prof. Hanif Nurcholis, Guru Besar Administrasi Pemerintahan Daerah UT, bahwa yang dimaksud pelayanan publik adalah negara memberikan barang publik dan/atau jasa publik kepada warga negaranya. Jadi, pelayanan publiknya bukan kegiatan kantor melayani tamu atau membuat surat menyurat.

Bentuk konkritnya berupa: 1) Kebutuhan dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pembuangan sampah, sanitasi, listrik, gas, jalan dan jembatan, transportasi publik, pos dan telekomunikasi, jaringan televisi;

2) Legalitas hukum, seperti: KTP, KK, akta kelahiran, IMB, SIM, Paspor, SIUP, sertifikat tanah; 3) Sarana dan prasarana ekonomi, untuk menumbuhkan ekonomi rakyat, seperti: Pasar, kios, Kawasan Industri, bandara, terminal Pelabuhan, lembaga keuangan, jaringan telepon dan komunikasi, pergudangan, irigasi pertanian, tempat pameran produk;

4) Pemberdayaan masyarakat marginal, seperti: pelatihan, pemberian modal, dan pendampingan kepada kelompok difabel, pemuda Drop Out, buruh yang terkena PHK; 5) Fasilitas umum dan sosial, seperti: tempat ibadah, lapangan sepak bola, taman kota, galery, trotoar, lampu penerangan jalan; dan 6) Tempat rekreasi.

Olehnya, jika ada staf ASN duduk di kantor hanya melayani tamu yang minta pelayanan KTP, KK, Akte Kelahiran, sertifikat, IMB, dan perizinan, maka tentunya akan keliru. Karena semua dokumen tersebut hanyalah sarana pemerintah sebagai syarat memberikan barang dan/atau jasa publik sebagaimana uraian di atas.

Salah satu pelayanan publik yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat adalah tempat rekreasi. Sampai saat ini baru dua tempat wisata yang saya nilai asyik dikunjungi, yakni Pantai Dato dan Dapur Mandar yang ada di Teluk Taraujung, Pamboang.

Itupun untuk kawasan wisata Dapur Mandar Resto dikelola secara swadana oleh masyarakat. Padahal Pantai Taraujung begitu indah dan luas. Mirip Pantai Senggigi di Lombok. Garis pantainya sangat panjang, masih bisa dikembangkan berbagai resto dan sejenisnya, seperti Dapur Mandar Resto.

Penasaran? Silahkan datang ke Teluk Taraujung tuk melihat langsung. Anda yang baru pertama datang pasti langsung jatuh hati. Pasirnya halus menjulur hingga ke laut dalam. Ditambah tebing karang di ujung pantai, membuat panoramanya semakin menggiurkan untuk cliff jumping.

Tiga kali ke sana, mayoritas rumah penduduk masih berbentuk rumah panggung asli Mandar. Seandainya Pemda berkolaborasi dengan wirausaha dan masyarakat sekitar untuk mengembangkan wisata di sana, maka rumah penduduk itu dapat disulap menjadi pavilum.

Pasti asyik, karena pengunjung yang menginap dapat merasakan langsung aura daerah pesisir berkhas Mandar. Ekonomi masyarakat sekitar pun akan bergeliat seiring meningkatnya pengunjung local maupun luar daerah. Semoga. (***)

Komentar

News Feed