oleh

Tak Punya Biaya Nekat Minta Pulang, Kajati Sulbar Bantu Rp 10 Juta

MAMUJU – Tak punya duit banyak, pasangan suami istri (Pasutri) Muki dan Ca’miana nekat ke RS Regional Sulbar untuk bersalin.

Setelah bayinya lahir, ternyata harus dirawat di inkubator dengan biaya Rp 900 ribu per hari.

Apa boleh buat setelah tiga hari dirawat, ia meminta pada pihak di RS Regional Sulbar agar diperbolehkan keluar, sebab biayanya sudah tidak ada. Namun pihak RS Regional Sulbar tak membolehkan dengan alasan bayinya masih membutuhkan inkubator.

“Saya tidak sanggup bayar. Jadi saya meminta agar diperbolehkan keluar dari rumah sakit,” kata Ca’miana, saat ditemui di RS Regional Sulbar, Rabu 24 Maret.

Warga Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku, itu tidak memiliki kartu BPJS kesehatan. Sementara Kartu Keluarga (KK) baru jadi kemarin. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan belum punya.

“Biaya persalinan dan perawatan selama kurang lebih tiga hari itu Rp 4,9 juta. Ini ada uang Rp 4,3 juta, bantuan dari kerabat dan donatur. Sisa Rp 600 ribu,” sebut Ca’miana.

Beruntung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, Johny Manurung memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk biaya perawatannya selama di RS.

Salah satu kerabatCa’miana, Nursyamsi mengaku sudah meminta bantuan ke Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, namun belum berhasil. Menurutnya, bupati sangat sulit ditemui.

“Saya datang ke rumah bu bupati. Tapi kata orang di sana bu bupati lagi ada rapat di Sapota. Paginya (kemarin, red) saya ke sana lagi, tapi katanya pergi ke Tapalang,” sebut Nursyamsi.

Ia menceritakan jika Muki dan Ca’miana adalah warga kurang mampu. Keduanya merupakan pendatang dari Kabupaten Polman. Pekerjaan suaminya adalah penggarap empang milik orang lain. “Mereka tinggal di rumah kebun,” paparnya.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Mamuju, Muzakkir mengaku, tidak mengetahui jika ada warga Kalukku yang tidak mampu membayar biaya di RS Regional Sulbar.

“Belum ada laporan masuk. Kebetulan bukan saya teknis coba ke kantor temui bu Zarkiah,” jelasnya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Mamuju, Zarkia menyebutkan, dalam kasus tersebut pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran warga tersebut tidak memiliki BPJS Kesehatan.

“Belum sampai laporannya. Kalau ada yang seperti itu (tidak punya BPJS, red) saya tidak bisa ambil keputusan. Yang bisa itu bu bupati. Kalau ada disposisinya bu bupati, itu bisa. Notanya bisa dibawa ke keuangan dan Pemda yang bayar,” sebutnya.

Dia menambahkan, kalau pun warga tersebut memiliki BPJS Kesehatan namun nonaktif, bisa diaktifkan kembali hanya saja harus menunggu satu bulan. (m2/jsm)

Komentar

News Feed