oleh

Tak Kantongi IPP, Pemilik TV Kabel Diperiksa Polda

POLEWALI – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulbar, meminta keterangan tertulis pemilik TV Kabel tak memiliki nama dan kelengkapan administrasi lazimnya sebagai sebuah badan usaha.

TV Kabel tak beridentitas tersebut ditemukan Tim Gabungan Polda dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kamis 25 Februari 2021 lalu.

Tak Kantongi IPP, Pemilik TV Kabel Diperiksa Polda

Menyikapi temuan tersebut, Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulbar Abd. Rahman yang memimpin tim, langsung menyegel perangkat yang digunakan pelaku usaha LPB itu.

“Kami langsung melakukan penyegelan, karena pihak pengelola tidak memiliki IPP dari Kominfo RI maupun surat perjanjian kerjasama bergabung dengan salah-satu lembaga penyiaran resmi yang telah mengantongi IPP,” kata Rahman.

Usai dimintai keterangan di Polsek Wonomulyo, Kahar, selaku pemilik TV Kabel tersebut mengakui bahwa sudah setahun lebih memancarluaskan siarannya dari televisi nasional termasuk siaran MNC Group yang tak boleh lagi disiarkan melalui perangkat analog, seperti perangkatnya saat ini.

Menyikapi ada LPB tak berizin, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulbar Ahmad Syafri Rasyid menyesalkan adanya pengelola TV Kabel yang masih melakukan aktifitas penyiaran tanpa mengantongi izin bersiaran.

“Kami sangat prihatin atas sikap pemilik LPB ini apalagi yang bersangkutan adalah tekhnisi salah-satu lembaga penyiaran berlangganan yang telah mengantongi IPP yang tentunya sudah sangat paham dengan aturan penyiaran yang berlaku,” jelasnya.

KPID Sulbar, kata Ahmad Syafri selalu melakukan pendekatan kepada seluruh lembaga penyiaran didaerah agar tertib administrasi, pelaku usaha TV Kabel semakin memahami pentingnya sebuah izin jika ingin bersiaran atau setidaknya ada niat bergabung dengan lembaga penyiaran berizin karena aturan memberi ruang untuk itu.

“Ada aspek hukum penyiaran yang harus dipatuhi oleh pemilik TV Kabel yaitu bahwa setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP, red), sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat 1 UU Nomor 32 tentang Penyiaran yang secara tegas diatur bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaran Penyiaran,” tegas Ahmad Syafri. (rls/ham)

Komentar

News Feed