oleh

Sulbar Terima 81 SK Perhutanan Sosial

MAMUJU — Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Diantaranya berstatus Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Presiden mengatakan, sejak lima tahun lalu pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap redistribusi aset, karena hal tersebut terkait dengan tingkat kemiskinin dan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di perdesaan dan di lingkungan sekitar hutan.

“Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria,” tutur Jokowi secara virtual di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 7 Januari 2021.

Gubernur mengatakan Sulbar menerima 81 SK, seluas 35.118,76 hektare, bagi 3.905 KK. Dengan demikian perhutanan sosial di Sulbar sampai Desember 2020 mencapai total luas areal 45.123,82 hektar, dengan 469 SK dan 4.486 KK penerima manfaat.

“Untuk capaian penetapan hutan adat total luasan sebanyak 6.942 hektar, jumlah SK lima, penerima manfaat 154 KK. Sedangkan indikatif hutan adat seluas 10.401 hektar,” bebernya.

Disebutkan, sebanyak 30 penerima SK Perhutanan Sosial merupakan perwakilan dari tiga kelompok. Yaitu; Gapoktan Malaqbi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju; Kelompok HTR (Hutan Tanaman Rakyat) Pusang di Desa Buttuada, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju; dan LPHD (Lembaga Pengelolaan Hutan) Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. (imr/rul)

Komentar

News Feed