oleh

Sulbar Potensi Bencana, BPBD Sulbar Minta Tambahan Anggaran

MAMUJU – Sejak 2019, total 146 bencana terjadi di Sulbar. Bencana tersebar di semua kabupaten se-Sulbar, yakni, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 47 bencana, Majene 45 bencana, Pasangkayu 23 bencana, Mamuju Tengah 14 bencana, Mamasa 10 bencana dan Mamuju sebanyak tujuh bencana.

Dampaknya, 1.333 unit rumah warga rusak, 61 unit fasilitas pemerintah rusak, dua orang meninggal dunia dan 5.694 jiwa mengungsi.

“Kita harus terus waspada. Banyak ancaman bencana yang setiap saat terus mengintai di Sulbar. Seperti, bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, tsunami, likuifaksi, kebakaran hutan dan lahan,” ujar Kepala BPBD Sulbar Darno Madjid.

Untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang, Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar menggelar forum perangkat daerah badan penanggulangan bencana bersama kepala BPBD Kabupaten se-Sulbar dan OPD Sulbar terkait di Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 27 Februari 2020.

Darno mengatakan, kegiatan ini untuk mensinergikan program kabupaten dan provinsi terkait penanggulangan bencana tahun 2021 agar tidak tumpang tindih. Selain itu, memberikan pemahaman kepada semua stake holder yang hadir, bahwa begitu pentingnya melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar dapat meminimalisir terjadinya bencana.

“Di forum ini kita menyampaikan semua permasalahan dan kebutuhan BPBD Sulbar, agar mendapat perhatian terutama terkait minimnya anggaran yang kita miliki,” ujarnya.

Ia mengaku, semua kepala BPBD Kabupaten mengeluh terkait minimnya anggaran di BPBD. Padahal, ancaman bencana setiap saat bisa saja terjadi. Minimnya anggaran ini bisa saja terjadi karena pemikiran penentu kebijakan yang selalu berfikir akan menyiapkan anggaran setelah terjadi bencana. Padahal, paradigma baru kebencanaan tidak lagi berorientasi tanggap darurat, tetapi berorientasi kepada pencegahan dan kesiapsiagaan.

“Daerah kita merupakan rawan bencana. Olehnya, kita harus banyak melakukan simulasi kebencanaan di semua titik rawan bencana. Ini bertujuan, ketika terjadi bencana alam, masyarakat sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk meyelamatkan dirinya. Simulasi juga terus menerus dilakukan di luar negeri terutama negara yang rawan bencana. Memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar, tapi simulasi kebencanaan sangat besar manfaatnya untuk warga,” ujarnya.

Idealnya, lanjut Darno, anggaran BPBD Sulbar dalam setahun sebanyak Rp.20 miliar. Karena banyak dokumen-dokumen yang akan di buat, seperti pemetaan rawan bencana, kajian resiko bencana, indeks ketahanan daerah dan lainnya. Saat ini anggaran BPBD Sulbar hanya Rp.3 miliar lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan dengan anggaran tersebut.

“Saya yakin, pak Gubernur dan TAPD Sulbar menambah porsi anggaran BPBD Sulbar kedepan. Jika tidak mampu sebanyak Rp.20 miliar, ya minimal Rp.10 miliar lah. Ini untuk melengkapi dokumen kebencanaan yang sampai saat ini belum kita miliki, seperti peta bencana, kajian resiko dan simulasi bencana. Dokumen ini sangat kita butuhkan untuk memetakan potensi bencana di Sulbar, agar dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa,” ujarnya.

Asisten II Gubernur Sulbar Hamsah mengatakan, Sulbar harus menyiapkan segala kebutuhan dan perencanaan apa yang harus dilakukan terkait penanggulangan kebencanaan. Semua stake holder terkait baik kabupaten dan provinsi harus bersinergi dan bahu-membahu dalam mengatasi potensi kebencanaan di Sulbar.

“Kita tahu bersama Sulbar adalah daerah yang rawan bencana, olehnya saya berharap ada rumusan terkait penanggulangan bencana yang akan di hasilkan dalam forum ini. Memang bencana tidak bisa diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Tapi, paling tidak kita sudah menyiapkan apa yang akan dilakukan jika bencana terjadi di Sulbar kedepannya,” ujarnya. (ian/rs)

Komentar

News Feed