oleh

Sulbar, Penganggaran Sebagai Pusaran Masalah

-Kolom-1.562 views

HALNYA tidak terlepas dari persoalan dukungan anggaran dan pentingnya kebijakan yang seharusnya sedikit ekstrim. Adalah SDM yang seringkali dijadikan sorotan masalah tampaknya bisa dilihat sebagai masalah berikut sebelum sampai pula melihat tentang sumberdaya anggaran sebagai pusaran masalah.

Melihat ini maka bisa dikaitkan dengan pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani belum lama ini dalam menyoroti formulasi pengganggaran dalam APBD baik provinsi maupun di Kabupaten/kota.

Sulbar, Penganggaran Sebagai Pusaran Masalah

Disebutkan terdapat ketimpangan dalam penganggaran seperti penggunaan perjalanan dinas maupun belanja tidak langsung untuk gaji pegawai. Sehingga untuk belanja publik hanya mendapatkan sisa sedikit.

Disebutkan, pemda dalam mengelola anggarannya umumnya mendekati  70 persen dipergunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah. Sehingga rata-rata untuk masyarakat mendapatkan anggaran yang kurang maksimal karena mendapatkan porsi sekitar 30 persen saja. Demikian halnya dengan belanja pegawai mendapatkan porsi  rata-rata sekitar 36 persen. Atau berarti masih lebih besar anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan belanja publik.

Selanjutnya disebutkan bahwa porsi belanja barang/jasa terutama perjalanan dinas rata-rata sebesar 13,4 persen.  Kemudian belanja untuk kepentingan operasional kantor mencapai rata-rata 17,5 persen. Hingga bila dijumlahkan dengan rata-rata belanja pegawai sebesar 36 persen maka proporsinya terdapat rata-rata sebesar 70 persen untuk mengurusi kebutuhan langsung pemerintah daerah.

Memperhatikan porsi masing-masing anggaran seperti terlihat dengan memowrhatikan anggaran yang dapat diarahkan kepada kepentingan masyarakat secara langsung (belanja publik), maka anggaran yang hanya sebesar rata-rata 30 % ini, kita sebut sebagai masalah. Ketika berbagai kebutuhan publik untuk semua sektor mendesak untuk dilaksanakan. Dengan bentuk pengaranggaran seperti demikian tentunya sulit disebut memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

Oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran yang tersedia dalam APBD, tentu sulit pula menyebut bahwa penganggaran yang dikelola adalah lebih untuk kepentingan publik. Sehingga berbagai pernyataan demi mendukung program sektoral bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan maupun bidang usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat bawah hanyalah mendapatkan porsi semakin kecil oleh sebab mengalami pemencaran (distribusi) bagi masing-masing sektor dari sumber yang sudah kecil.

Sekedar melihat rincian APBD Sulbar 2021 dengan menghitung pendapatan (transfer) ditambah dengan PAD adalah sebesar Rp 2.2  T dengan porporsi belanja operasional sebesar Rp 1,4 T meliputi belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp 568 M, belanja barang/jasa sebesar Rp 566 M. Sementara untuk belanja modal hanya Rp 557 M.

Khusus untuk belanja modal inilah diperuntukan untuk belanja tanah, peralatan/mesin, gedung/bangunan, jalan, irigasi serta belanja modal untuk aset tetap.

Berdasarkan porsi ini maka belanja publik yang diharapkan untuk memacu perubahan seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan dan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, sektor usaha kecil menengah, maka kenyataannya dengan berupaya menjadikan penganggaran (APBD) sebagai stimulator akhirnya sedikit utopis untuk disebut bakal mencapai hasil maksimal.

Rendahnya ruang fiskal daerah, apalagi dengan melihat pola penganggaran seperti klaim menteri keuangan sebagaimana dikemukakan di awal, ditambah kewajiban (mandatori) UU untuk pemenuhan prosentase seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta mandat PERDA untuk berbagai hibah daerah makin menambah pusaran masalah dalam memacu kemajuan daerah.

Namun hal penting yang dapat membantu situasi ini, selain menjalankan advokasi lewat pembahasan anggaran di DPRD agar berangsur mengubah spending belanja publik adalah adanya intervensi pemerintah pusat agar benar-benar menjalankan funismen kepada pemda yang memiliki pola penganggaran timpang atau pengganggaran yang mengutamakan pelayanan aparat pemda lebih dahulu dan membelakangkan anggaran untuk belanja publik. (*)

Komentar

News Feed