oleh

Sulbar Butuh Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa

MAMUJU – Pascagempa 6,2 magnitudo yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene, sudah selayaknya segera dilakukan pemulihan terhadap berbagai segmen.

Terkait dengan kondisi tersebut, Ketua Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial Pascagempa DPRD Sulbar Hatta Kainang, mendesak pemerintah pusat melalui Gubernur Sulbar agar mendorong terbitnya Inpres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kata Hatta, regulasi serupa pernah diterbit untuk memulihkan situasi di Provinsi NTB pascagempa, berupa Inpres No. 5 Tahun 2018.

Menurut dia, inpres tersebut penting untuk percepatan pemulihan pascagempa Mamuju dan Majene. Sehingga ada perhatian khusus bagi kebangkitan ekonomi, sosial di Sulbar.

“Kami berharap pihak yang terkait dengan proses pendataan dampak, secara profesional menyajikan data peta berdampak. Ini tugas Bappeda Sulbar melakukan kompilasi data,” ujar Hatta, Senin 1 Februari 2021.

“Kami minta ini actionnya cepat. Kalau memang butuh kerja-kerja kolektif, baiknya libatkan LSM, perguruaan tinggi dan organisasi profesi untuk mendorong percepatan data. Kami khawatir ada kelambatan dan ketidakvalidan data efek bencana. Pansus menganggap ini serius. Tugas kami adalah mengawasi dan memberikan pertimbangan. Ini demi percepatan kebangkitan dan pemulihan di Sulbar,” tegas Hatta. (ham)

Komentar

News Feed