oleh

Suara PPP Anjlok, Rommy Salahkan KPK

JAWAPOS.COM–Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy membacakan nota keberatan (eksepsi) atas kasus yang menjeratnya. Anggota DPR Komisi XI ini menduga, motif penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermuatan politis.

”Saya bukan penyelengara negara, penyebutan pekerjaan saya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membenarkan dugaan penangkapan saya dan dugaan motif politik yang dibungkus penegakan hukum. Terlebih penangkapan saya 15 Maret 2019 dilakukan hanya satu bulan sebelum Pemilu 2019,” kata Rommy membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 23 September 2019.

Mantan Ketua Umum PPP ini menyebut, imbas dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini menurunkan suara PPP pada gelaran pemilu serentak 2019. Menurutnya, suara PPP anjlok lebih dari satu juta suara dibandingkan dari pemilu 2014 lalu. ”Penurunan lebih dari satu juta suara. Pileg 2014 PPP mengantungi 8,1 juta suara atau 6,53 persen dari suara sah nasional. Kini, pada pileg 2019 hanya 6,3 juta atau 4,52 persen suara,” ucap Rommy.

”Penurunan suara ini diikuti anjloknya perolehan suarat PPP di DPR, dari 39 kursi kini tinggal 19 kursi saja. Perolehan ini menjadikan PPP paling buncit dan nyaris tidak lolos ambang batas parlemen,” sambungnya.

Rommy menyesalkan langkah KPK yang meringkusnya satu bulan sebelum terselenggaranya pemilu serentak 2019. Dia menuding, perkara hukum yang menjeratnya bermuatan politik yang dibungkus dengan aparat penegak hukum.

”PPP terjerembab di pileg, Anda (KPK) paling bertanggungjawab. Anda (KPK) boleh mengatakan ini penegakan hukum. Tapi, hanya dilakukan sebulan sebelum pileg, maka itu jelas (politis) dibungkus penegakan hukum,” terang Rommy.

Sebelumnya, Rommy didakwa menerima suap sebesar Rp 325 juta dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Perbuatan rasuah Rommy dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam dakwaan disebutkan, suap diterima Rommy dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.

Suap sebesar Rp 420,4 juta itu dinilai untuk memuluskan Haris dan Muafaq sebagai Kakanwil Kemenag Jatim dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik. Atas perbuatannya, Rommy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (jwc)

Komentar

News Feed