oleh

Stunting di Majene Semakin Terkikis

MAJENE – Kasus stunting di Kota Pendidikan Sulbar kini mulai menurun.

Demikian dikatakan Ketua Gugus Penangan Stunting Majene Andi Adliana Basaroe, dalam rapat Aksi 3 Konvergensi Stunting di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene, Rabu 17 Juni.

Kepala Bappeda itu menjelaskan, Majene merupakan salah satu kabupaten yang tertinggi kasus stuntingnya di Sulbar. Sebab itu diperlukan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka stunting. Disebutkan, pada periode 2016-2019 merupakan kecendurungan masalah stunting terhadap balita usia 0 hingga 59 bulan. Kecenderungan stunting di Majene terungkap berdasarkan PSG 2016, dan angka mencapai 46 persen. Namun 2017 turun menjadi 43,8 persen. “Jadi ada penurunan sekitar 2,2 persen,” jelasnya.

Berdasarkan EPPGBM 2018, angka stunting di Majene kembali mengalami penurunan menjadi 40,37 persen. Selanjutnya 2019, kembali turun menjadi 40,22 persen. Sehingga persentase penurunan dari 2018 ke 2019 sebanyak 0,15 persen. “Inilah peran Pemkab Majene dalam rangka penurunan angka stunting,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Majene dr Rahmat menyebut, delapan aksi yang dilakukan belakangan ini sangat mempengaruhi penurunan angka stunting. Yaitu analisa situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup tentang peran desa, kader pembangunan desa, manajemen desa, pengkuran dan publikasi, serta reviu kenerja tahunan. “Ini sudah aksi ketiga,” katanya.

Menurut Rahmat aksi keempat menunggu Perbup tentang peran kewenangan desa melalui PMD Majene. Perbub diharapkan selesai sesuai jadwal Juni ini.

Wakil Bupati Lukman mengatakan, sekarang ini Majene menempati posisi kedua kasus stunting tertinggi di Sulbar. Situasi tersebut tidak bisa dibiarkan lama karena sangat berpengaruh kinerja pemerintah, khususnya pembangunan daerah, hingga tingkat kemiskinan. Masalah stunting memerlukan intervensi secara terus menerus, spesifik, terintegrasi serta membutuhkan komitmen kuat pemerintah daerah dan seluruh elemen. “Ini tugas besar kita. Aksi yang kita susun harus diwujudkan dengan aksi nyata, mulai dari kebijakan, serta program yang terintegrasi,” ucapnya.

Selaku pimpinan daerah, Ia kembali mengkampanyekan agar setiap pihak memiliki peran aktif. Khususnya dalam menjaga komitmen menurunkan angka pravalensi stunting di Majene. Lukman mengatakan, saat ini empat kecamatan menjadi prioritas penanganan stunting. Yakni Kecamatan Pamboang yang menyebar di 3 desa. Sendana satu desa, Tammerodo 3 desa, dan Kecamatan Malunda 7 desa. “Ini ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Situasi (Aksi) satu 2019 untuk intervensi 2020,” jelasnya.

Rapat Aksi 3 Konvergensi Stunting melibatkan TP2AK Setwapres RI Lucy Widasari, Direktur Exekutive Yayasan Kalla Foundation Mohammad Zuhair, Pakar Perguruan Tinggi Prof Abd Razak, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Eduard Sigalingging. Zoom meeting room ini diikuti pimpinan OPD terkait, akademisi, ketua IDI, IBI, P3MD, beberapa ormas dan lembaga terkait. (r2/kdr)

Komentar

News Feed