oleh

Status Hukum Sekretaris Bisa Ganggu Kinerja KPU Sulbar

-Ragam-1.655 views

RADARSULBAR.CO.ID — Seorang pejabat publik harus punya kejelasan status dalam menjalankan fungsinya. Begitu penegasan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menanggapi perkembangan kasus dugaan korupsi Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgub Sulbar 2017.

Kasus Tindak pidana korupsi (tipikor) ini sudah berada di tangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju. Tersangka yang juga sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat, bertatus tahanan kota.

Menurut Idris, tersangka berinisial ARS sebagai pejabat penting di KPU Sulbar memiliki tugas strategis. Apalagi dengan agenda Pemilu 2019 yang semakin mendekati puncak pelaksanaan. Maka dituntut kinerja kedepan lebih memaksimalkan pemantauan dan kontrol di beberapa daerah. Termasuk koordinasi dengan pusat.

Namun ketika berstatus tahanan kota, kata dua, tentu akan berdampak. Berpotensi mengganggu kinerja KPU. “Kalau dilihat manajemen kerja, jelas terganggu. Karena pertama, tahanan kota dia hanya bicara bagaimana dalam kota Mamuju. Sementara wilayah kerjanya di Sulbar. Ketika itu tidak bisa dilakukan. Yah berdampak,” tegas Sekprov, Jumat.

Sebab itu, Idris mengharapkan penegak hukum merespon situasi itu. Dalam hal ini mengamati kondisi kinerja tersangka. Ketika bermasalah, maka harus mengeluarkan surat keputusan bahwa itu bermasalah, sehingga itu bisa menjadi landasan dalam melakukan penggantian.

“Kalau misalkan bermasalah, diputuskan bermasalah sehingga bisa diganti dengan yang lain. Karena tidak boleh ada fungsi-fungsi yang tidak jelas penanggung jawabnya. Konteksnya, pejabat publik harus ada kejelasannya,” ungkap Idris menekankan.

Komentar

News Feed