oleh

Sosialisasi Pilkada Mamuju Minim Kehadiran Parpol

MAMUJU — Berharap seluruh stakeholder dapat memahami regulasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, KPU Mamuju menyosialisasi dua Peraturan KPU (PKPU).

Pertama, PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kedua, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang menyampaikan, sosialisasi PKPU dilaksanakan karena adanya perubahan terkait dengan pelaksanaan pilkada 2020 lantaran Covid 19. Prinsipnya ada penataan ulang dalam pelaksanaan agenda elektoral tersebut.

Contoh, hasil penataan ulang itu adalah pelaksanaan hari ‘H’ pilkada yang diundur dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020, termasuk menambah jumlah TPS.

Kemudian, dalam pilkada kali ini, penyelenggaraannya harus mengikuti protokol Covid 19. Itu sebabnya, semua KPU, Bawaslu, keamanan, dan tim pencegahan Covid 19 harus saling berkoordinasi dalam menyukseskan pilkada.

Hamdan menegaskan, dengan adanya perubahan PKPU tersebut, sudah sepatutnya dilakukan koordinasi kepada semua pihak untuk menyukseskan Pilkada Mamuju, utamanya partai politik (parpol).

“Tujuan lain sosialsasi ini, kami harapkan parpol dapat memahami regulasi ini dengan baik. Setidaknya parpol ikut membantu penyelenggara dalam melakukan pendidikan politik,” ujar Hamdan saat sosialisasi di Warkop DJ47 Mamuju, Kamis 13 Agustus 2020.

Hamdan juga mengharapkan agar PKPU 6 Tahun 2020 ini juga dipahami dengan baik, khususnya para kontestan. Sebab ini menyangkut beberapa hal penting. Termasuk tahapan kampanye.

“Makanya kami berharap pasangan calon lebih kreatif dalam menyampaikan visi misi. Sebab sekarang ini ada pembatasan jumlah peserta kampanye,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota KPU Mamuju Ahmad Amran Nur menyinggung sisi lain dari pelaksanaan sosialisasi PKPU ini.

Ia mengaku sedikit kecewa. Sebab dalam sosialisasi kehadiran utusan parpol tidak lengkap. Hanya tujuh parpol yang mengirim perwakilannya mengikuti agenda tersebut. Masing-masing: Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PBB, PDI Perjuangan, dan PAN.

“Seharusnya semua parpol ini mengirimkan utusannya. Karena yang paling yang berkepentingan adalah teman-teman parpol. Kan mereka ini yang mengusung calon di pilkada,” ucap Amran.

Ia berharap, dalam agenda-agenda berikutnya, setiap parpol dapat mengirim perwakilan. Banyak regulasi atau tahapan yang selalu penting untuk dishare.

“Mari kita sama-sama saling membantu menyukseskan tahapan pilkada ini. Sebab ini tanggungjawab bersama,” tutup Amran.

Di tempat sama, Ketua KPU Sulbar Rustang menyampaikan, tahapan yang sedang berlangsung ini adalah tahapan paling krusial. Sekarang sedang berlangsung coklit data pemilih. Di sini, masyarakat juga harus aktif melaporkan dirinya jika belum terdata. “Jangan nanti tiba hari ‘H’ baru protes jika belum terdata,” pesan Rustang.

“Di masa pandemi ini, tantangan kita adalah partisipasi pemilih. Mudah-mudahan partisipasi pemilih di Mamuju mencapai 81 persen, seperti yang lalu. Kalau tidak bisa bertambah, paling tidak bertahan,” ucapnya. (ham)

Komentar

News Feed