oleh

Solusi Belajar Daring di Tengah Pandemi

-Opini-1.282 views

Oleh: Dwi Ardian, S.Tr.Stat.,S.E (Statistisi di BPS Kabupaten Mamasa)

PANDEMI Covid-19 menjadi permasalahan besar seluruh dunia. Pada sektor perekonomian, beberapa negara mengalami resesi.

Indonesia pun tidak lepas dari permasalahan tersebut. Pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -5,32 persen (BPS, 5 Agustus 2020). Kemiskinan dan pengangguran diprediksi semakin meningkat. Tidak hanya sektor ekonomi, bisa dibilang semua sektor kehidupan terkena dampak pandemi, termasuk sektor pendidikan.

Sektor pendidikan di Indonesia sangat terguncang. Solusi yang diambil pemerintah untuk melakukan pembelajaran daring berjalan tidak efektif. Muncul berbagai masalah baru. Sebagian masyarakat belum mampu mengakses fasilitas belajar daring. Akibatnya banyak sekolah di pelosok negeri yang kemudian “diliburkan”.

Pemerintah kemudian menganggarkan pembelian pulsa untuk dipakai dalam proses belajar online/dalam jaringan (daring). Masalah belum usai. Perlu diketahui bahwa negeri kita ini belum merata keberadaan fasilitas untuk mengakses jaringan internet. Masih sangat banyak jumlah desa yang belum bisa mengakses internet.

Saat ini jumlah desa yang tidak memiliki menara base transceiver station (BTS), menurut data pendataan potensi desa BPS (Podes 2018), masih terdapat 6.676 desa tidak memiliki jaringan internet sama sekali, kemudian 17.711 desa memiliki jaringan yang lemah (BPS, 2019). Jumlah desa yang mencapai 29 persen tersebut tidak memungkinkan dilakukan pembelajaran daring.

Itu baru dari sisi jaringan. Kendala lain adalah faktor kemiskinan keluarga. Kemiskinan mengakibatkan tidak bisa membeli ponsel. Hal yang memaksa orang tua melakukan segala cara untuk memenuhinya, mulai dari menjual asset yang dimilikinya. Bahkan, ada orang tua yang sampai mencuri untuk membeli ponsel untuk memfasilitasi anaknya belajar daring.

Mencari Solusi

Sebagai negara yang berketuhanan tentunya memiliki potensi yang sangat besar. Terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Rumah ibadah ada di seluruh desa bahkan hingga ke level dusun atau RT.

Rumah ibadah itu tentunya dibangun atas dasar kebersamaan (swadaya masyarakat). Tidak ada salahnya kalau kemudian masyarakat kembali bahu membahu memfasilitasi siswa-siswa yang “dibawahi” rumah ibadah tersebut untuk belajar daring.

Menurut data Kemetreian Agama (Kemenag) RI tahun 2018 di Indonesia terdapat 397.141 jumlah tempat ibadah. Artinya, rata-rata terdapat 5 jumlah tempat ibadah tiap desa. Pemanfaatan tempat ibadah sebagai tempat mengakses internet tentu akan sangat membantu.

Tentu ini bukan arti sebenarnya. Maksudnya adalah bagaimana setiap rumah ibadah memfasilitasi akses internet, termasuk perangkat ponsel dan komputer. Tidak harus fisik rumah ibadah yang dipakai tetapi dikoordinir oleh kepengurusan rumah ibadah tersebut.

Sumber dana lain tentu bisa dari dana desa yang dibolehkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI. Saatnya dana besar yang dikelola oleh desa dimaksimalkan untuk pembangunan sumber daya manusia.

Perlu diketahui bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) daerah yang rendah diakibatkan oleh faktor terbesarnya adalah pendidikan yang kurang.

Pendidikan dan wawasan yang kurang mengakibatkan permasalahan lainnya seperti upah yang rendah, lemah dalam membangun usaha, serta permasalahan lainnya. Dengan anggaran yang besar, desa akan benar-benar bisa mandiri jika generasinya adalah generasi yang berpendidikan dan berwawasan.

Saat ini dana desa banyak “dihabiskan” untuk sesuatu yang seharusnya bukan prioritas. Ada yang membeli kendaraan badan usaha milik desa yang seakan kendaraan pribadi kepala desa. Ada yang digunakan beli tanah yang tidak jelas peruntukannya. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dana desa memang diharapkan diserap dengan semaksimal mungkin tetapi harus memiliki skala prioritas untuk kemandirian desa ke depannya. Masyarakat harus dipastikan bisa menikmatinya dengan baik.

Jika ini bisa dilaksanakan maka kecelakaan karena siswa harus memanjat bukit, pohon, atau atap tidak akan terjadi lagi. Untuk mewujudkan ini tentu membutuhkan peran serta seluruh elemen bangsa. Bukan berharap peran pemerintah saja. (***)

Komentar

News Feed