oleh

Sistem Pengembangan SDM Kemenag Sulbar

“Perencanaan tanpa penganggaran hanyalah mimpi. Sebaliknya, penganggaran tanpa rencana merupakan pemborosan uang rakyat.”

Oleh: Muhammad Amin, S.E., M.Si (Perencana Muda di Kanwil Kemenag Sulbar)

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulbar, H.M. Muflih B Fattah senantiasa mengingatkan agar para ASN terus berinovasi untuk menguasai setiap tantangan.

Itu disampaikan, baik saat upacara bendera setiap Senin sebagai implentasi mengasah jati diri, maupun ketika menyampaikan amanah dalam setiap kegiatan lingkup Kemenag Sulbar.

Termasuk, bagaimana ASN dapat menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai yang direncanakan.
Upaya peningkatan kualitas dokumen rencana membawa perencanaan ke dalam proses yang mengaitkan ketersediaan data dan hasil evaluasi, serta proses penganggaran dan pengendalian.

Perencanaan tanpa penganggaran hanyalah mimpi. Sebaliknya, penganggaran tanpa rencana merupakan pemborosan uang rakyat. Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran telah meletakan dasar-dasar, pendekatan, dan cara kerja untuk menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas.

Di dalam rencana pembangunan, mestinya sudah menggambarkan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sementara itu, uraian kerangka logis akan menjelaskan cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Selain itu, diperlukan juga kaidah pelaksanaan yang menjelaskan intervensi kebijakan yang diperlukan, program, kegiatan dan perkiraan anggaran, serta kerangka regulasi dan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pengelola SDM mengarahkan pegawainya sebagai modal insani yang menggerakkan pembangunan. Pada sektor pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN) merupakan penggerak utama pembangunan di sektor atau instansi masing- masing.

Untuk itu, secara logis dapat dikatakan, kunci keberhasilan pembangunan akan tergantung pada ketajaman konsep dan strategi pengembangan SDM yang mengarah kepada keberhasilan pencapaian tujuan, prioritas, sasaran, dan target pembangunan.

Pengembangan SDM yang sistematis adalah rumusan strategi pengelolaan SDM yang dikaitkan dengan dan mengacu kepada kebutuhan pencapaian tujuan pembangunan.

Rencana pembangunan perlu dijabarkan menjadi kebutuhan bidang keahlian yang diperlukan dan dituangkan ke dalam rencana pengembangan modal insani (Human Capital Development Plan/HCDP), yang meliputi penjelasan tentang (a) bidang keahlian apa?; (b) berapa jumlah yang dibutuhkan?; dan (c) dimana akan ditempatkan?.

Dengan demikian, penyusunan HCDP akan memiliki lingkup yang disesuaikan dengan lingkup instansi masing-masing pada pemerintahan. Untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional, diperlukan HCDP Nasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memerlukan HCDP daerah dan kementerian/ lembaga perlu memiliki HCDP instansi.

Diharapkan setiap pengelola SDM di instansi pemerintah akan menerapkan pendekatan lebih komprehensif mulai dari rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, re-entry, dan retain pegawainya masing-masing.

Kualitas rencana pembangunan yang baik akan diindikasikan oleh lahirnya kebijakan nasional yang efektif dan rencana yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Untuk itu, kegiatan utama perencanaan pembangunan adalah perumusan kebijakan, penyusunan rencana pembangunan nasional, dan pengendalian pelaksanaan rencana. Dalam lingkup yang lebih luas, tetapi juga meliputi juga tenaga kerja non-ASN (private sector).

Penyiapan tenaga kerja akan mengacu kepada hasil identifikasi keahlian yang diperlukan (Critical Occupation List) sebagai labour demand yang kemudian perlu direspons oleh pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan reguler dan vokasi sebagai labour supply. (***)

Komentar

News Feed