oleh

Sikapi Kisruh Pilkades, DPRD Mamuju Sodor Sepuluh Rekomendasi

MAMUJU – Komisi I DPRD Mamuju menerbitkan sepuluh rekomendasi, yang mesti ditindaklanjuti Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi dan panitia Pilkades tingkat kabupaten, paling lambat hari ini, Rabu 15 Desember 2021.

Rekomendasi Nomor 170/168/XII/2021/DPRD Mamuju, itu merupakan hasil rumusan Komisi I DPRD Mamuju terkait kacaunya tahapan seleksi bakal calon kepala desa (Cakades) yang dilaksanakan tim panitia seleksi (Pansel) dan panitia tingkat kabupaten.

Ketua Komisi I DPRD Mamuju Sugianto meminta bupati Mamuju memerintahkan Inspektorat Mamuju selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), segera memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mamuju, Abdul Rahim Mustafa dan tim Pansel, yang patut diduga telah melakukan pelanggaran prosedur.

“Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti hanya sebagian, tapi belum dapat diterima warga, dipersilakan menempuh jalur hukum,” kata Sugianto, saat membacakan sepuluh rekomendasinya, di ruang RDP DPRD Mamuju, Selasa 14 Desember 2021.

Legislator senior, itu, juga meminta kepala DPMD Mamuju, yang tak lain sebagai ketua panitia pemilihan tingkat kabupaten agar bekerja profesional, sesuai koridor dan regulasi.

“Untuk memenuhi asas transparansi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, Kepala DPMD Mamuju, Abdul Rahim Mustafa, diminta membuka seluas-luasnya hasil nilai bakal calon kepala desa,” ujarnya.

Sugianto meminta agar Bupati Mamuju tidak membiarkan panitia kabupaten dan Pansel bekerja sendiri-sendiri. Tidak memberi peluang panitia diintervensi orang-orang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, bupati Mamuju diminta melakukan evaluasi dan mengkaji ulang permasalahan tahapan Pilkades. Unsur Forkopimda sebagai bagian yang tidak terpisahkan, juga diminta hadir duduk bersama mencari titik terang.

“Jika kepala DPMD Mamuju tidak profesional menentukan sikap, alias selalu bekerja berdasarkan pesanan, bupati Mamuju wajib memperingati atau reposisi panitia itu, yang lebih independen dan lebih paham regulasi,” tutur Sugianto.

Bagi desa yang bermasalah, Sugianto memerintahkan, bupati Mamuju menunda pelaksanaan Pilkades, sekalipun desa tersebut sudah menetapkan calon dan melakukan pengundian nomor urut, hingga ada solusi terbaik.

Desa yang dimaksud di antaranya: Desa Toabo Kecamatan Papalang; Desa Sampaga Kecamatan Sampaga; Desa Karama, Desa Polio, Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang; Desa Takandeang Kecamatan Tapalang; dan Desa Sumare Kecamatan Simboro. Terhadap desa yang tidak bermasalah, proses tetap berjalan sesuai tahapan.

“Bagi desa yang bakal calonnya lebih dari lima orang, maka yang diluluskan dan ditetapkan sebagai peserta calon kepala desa harus sebanyak lima orang untuk mengikuti pemilihan. Bukan dua atau tiga orang. Sebab regulasi membolehkan minimal dua orang dan paling banyak lima orang,” terang politisi Golkar itu.

Jika rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secepatnya, ia berjanji bakal ikut turun ke jalan melakukan aksi protes dan menduduki kantor DPMD Mamuju bersama warga dan mahasiswa. Hal itu disampaikannya sebagai jaminan jika dirinya tidak main-main dalam persoalan ini.

“Saya akan ikut bersama turun aksi dan kalau perlu duduk di kantor DPMD Mamuju, sebagai jaminan bahwa rekomendasi ini harus ditindaklanjuti,” tuturnya.

Poin-poin rekomendasi itu, kata Sugianto, berdasarkan dugaan kecurangan yang dilakukan panitia kabupaten. Salah satunya, tidak ada satu pun regulasi mengatur soal pelaksanaan tes wawancara, tapi oleh panitia kabupaten dilaksanakan.

“Tes wawancara di samping bertentangan dengan peraturan, juga tes wawancara menjadi pemicu timbulnya masalah di lapangan. Patut diduga materi wawancara tidak ada hubungannya dengan pencalonan kepala desa,” jelasnya.

Hanya saja, anggota LBH Manakarra Akriadi masih belum puas terkait rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Mamuju. Ia menilai, DPRD Mamuju mestinya menggunakan hak angketnya agar persoalan ini menemui titik terang.

“Rakyat bisa menilai jika DPRD Mamuju tidak tegas dalam membuat keputusan. Rekomendasi hanya sebatas imbauan, mau dilaksanakan atau tidak itu urusan mereka (panitia, red). Makanya kami tadi meminta ketegasan DPRD melakukan hak angket,” sebutnya.

Meski demikian, ia mengaku, bakal menunggu apakah rekomendasi tersebut ditindaklanjuti panitia pemilihan di tingkat kabupaten.

“Apa yang menjadi tuntutan kami sudah diakomodir dalam bentuk rekomendasi itu. Kalau upaya hukum kita akan konsisten. kalau rekomendasi tidak ditanggapi bupati kami akan melakukan beberapa upaya hukum terkait keberatan administrasi,” terang Akriadi.

Sebab, lanjut Akriadi, ia melihat bahwa pelaksanaan seleksi bakal Cakades cacat prosedural, salah satunya di Desa Sampaga, yang melakukan penetapan bakal Cakades sebanyak dua kali.

Pertama panitia desa telah menetapkan lima bakal calon, lalu karena ada dua orang tidak diakomodir, oleh DPMD diduga mengintervensi agar panitia desa memasukkan dua orang tersebut, sehingga ditetapkan ada tujuh bakal calon.

“Belum lagi tes wawancara itu tidak diatur, baik dalam Perbup dan peraturan di atasnya,” sebut Akriadi.

Kepala DPMD Mamuju Abdul Rahim Mustafa mengklaim, jika pelaksanaan tes wawancara merupakan kesepakatan antara panitia tingkat desa dan kabupaten. Pihaknya tentu tidak bakal menciderai proses demokrasi. Panitia tidak keluar dari aturan yang disepakati.

“Terkait dengan proses gugatan terhadap pengumuman, saya kira ini juga diatur dalam Permendagri, apa bila ada pihak tidak puas penetapan calon, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sarana keberatan terhadap penetapan sebelum diumumkan panitia pemilihan.

Anggota Pansel Jalaluddin Duka membantah telah menandatangani legalisir ijazah salah satu bakal Cakades Sampaga, Mahamuddin, yang terkendala pada ijazahnya yang tidak ditandatangani dan distempel sekolah yang bersangkutan.

“Saya tidak pernah menandatangani. Saya juga tahu kalau itu salah. Kalau ijazahnya ada tanda tangan saya, itu saya tidak tahu. Jelas saya menolak waktu disodorkan itu legalisir ijazahnya untuk ditandatangani,” tandasnya. (ajs)

Berikut Rekomendasi DPRD Mamuju:

1. Kepala DPMD Mamuju Abdul Rahim Mustada diminta bekerja profesional, sesuai koridor dan regulasi dan membuka nilai bakal calon kepala desa.

2 Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi diminta tidak membiarkan panitia kabupaten dan Pansel bekerja sendiri-sendiri. Tidak memberi peluang panitia diintervensi orang-orang tidak bertanggung jawab.

3. Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi diminta melakukan evaluasi dan mengkaji ulang permasalahan tahapan Pilkades. Unsur Forkopimda sebagai bagian yang tidak terpisahkan, juga diminta hadir duduk bersama.

4. Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi wajib memperingati atau mereposisi panitia tingkat kabupaten, Jika kepala DPMD Mamuju tidak profesional menentukan sikap, alias selalu bekerja berdasarkan pesanan.

5. Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi diminta menunda pelaksanaan Pilkades di desa bermasalah, sekali pun desa tersebut sudah menetapkan calon dan melakukan pengundian nomor urut.

6. Desa yang bermasalah di antaranya Desa Toabo Kecamatan Papalang, Desa Sampaga Kecamatan Sampaga, Desa Karama, Desa Polio, Desa Kalumpang di Kecamatan Kalumpang, Desa Takandeang Kecamatan Tapalang dan Desa Sumare Kecamatan Simboro.

7. Desa yang tidak bermasalah, proses tetap berjalan sesuai tahapan.

8. Bagi desa yang bakal calonnya lebih dari lima orang, maka yang diluluskan dan ditetapkan sebagai peserta calon kepala desa harus sebanyak lima orang. Regulasi membolehkan minimal dua orang dan paling banyak lima orang.

9. Memerintahkan Inspektorat Mamuju selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memeriksa Kepala DPMD Mamuju, Abdul Rahim Mustafa dan tim Pansel, yang patut diduga telah melakukan pelanggaran prosedur.

10. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti hanya sebagian, tapi belum dapat diterima warga, dipersilakan menempuh jalur hukum.

Sumber: Surat Rekomendasi DPRD Mamuju Nomor 170/168/XII/2021/DPRD Mamuju

Komentar

News Feed