oleh

Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

PASANGKAYU – Penolakan terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja masih terus disuarakan.

Senin 12 Oktober, penolakan disampaikan ratusan mahasiswa, pelajar serta anak buruh. Massa berangkat dari anjungan Pasangkayu Beach, dengan arak-arakan kendaraan sepeda motor dan mobil pickup sambil berorasi. Titik akhir, di depan Kantor DPRD Pasangkayu.

Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

Tiba di Kantor DPRD Pasangkayu, massa berhadapan dengan personel Polres dan Satpol-PP Pemkab Pasangkayu yang telah menunggu. Tapi tak menyurutkan semangat massa untuk bergantian menyampaikan orasi, terkait kejanggalan UU Omnibus Law yang disahkan DPR RI, 5 Oktober lalu.

Koordinator aksi, Ashari dalam orasinya menyatakan, penetapan RUU Omnibus Law menjadi Undang-undang oleh DPR RI merupakan suatu penzaliman terhadap rakyat. Mereka lebih berpihak kepada kapitalis.

“Kami datang mewakili orang tua kami yang berprofesi sebagai petani, buruh dan nelayan. Mereka terancam akan hilangnya mata pencaharian untuk menafkahi kami anak-anaknya dengan disahkannya UU Omnibus Law,” sebutnya.

Maka dari itu, tegas Ashari, Ketua dan Anggota DPRD Pasangkayu segera menyurat ke DPR RI dan Presiden bahwa rakyat Pasangkayu menolak UU Cilaka itu.

Pendemo juga meminta Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan membatalkan UU Omnibus Law.

Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty, akan menyampaikan ke DPR RI dan Presiden, bahwa dengan disahkannya UU Omnibus Law, di kabupaten Pasangkayu telah terjadi aksi unjuk rasa dengan menolak UU tersebut.

“DPRD Pasangkayu akan menyampaikan aspirasi dari pengunjuk rasa ini, dan menyatakan dengan tegas menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja serta meminta diterbitkannya Perppu pencabutan UU tersebut,” sebut ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty.

Setelah mendengar pernyataan Ketua DPRD Pasangkayu, masa pun membubarkan diri dan dikawal oleh Patwal dari Satlantas Polres Pasangkayu. (r3/dir)

Komentar

News Feed