oleh

Sengketa Tapal Batas Bisa Ganggu Pilkada

PASANGKAYU – Solusi mengenai sengketa batas antara Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, dengan Kabupaten Donggala, Sulteng, tepatnya di Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, belum ada kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Polemik tersebut memanas ketika Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2018, dimana sebagian wilayah Desa Pakawa (Pasangkayu) masuk ke Kabupaten Donggala.

Belakangan, permendagri itu dibatalkan pemberlakuannya sebelum Pemilu 2019 lalu dan akan ditinjau lagi. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai regulasi terbarunya.

Komisioner KPU Pasangkayu Alamsyah menuturkan, berdasarkan Surat Edaranran Gubernur Sulbar, diketahui jika pemprov telah menyurat ke Kemendagri pada tanggal 24 Januari 2020.

“Baru permintaan dari Pemprov Sulbar ke Kemendagri agar difasilitasi kembali kedua belah pihak yang bersengketa untuk membahas tindak lanjut dari Permendagri 60 yang dibatalkan pemberlakuannya,” terang Alamsyah, Jumat 21 Januari.

Kata dia, jika pemprov telah menerima balasan surat tersebut dari Kemendagri terkait tindak lanjut dari sengketa tapal batas tersebut, ia berharap agar KPU Pasangkayu juga dilibatkan.

“Dalam surat itu disebutkan bahwa Kabupaten Pasangkayu akan melangsungkan Pilkada 2020 ini dan begitu juga dengan Sulteng yang akan melangsungkan Pilgub. Jadi masyarakat disana (Desa Pakawa, red) jangan sampai terdaftar di dua tempat pemilihan dan diwaktu yang sama juga memilih. Sehingga saya berharap KPU dilibatkan saat pertemuan nanti. Kami sekarang menunggu informasi dari pemprov,” harapnya. (r3/ham)

Komentar

News Feed