oleh

Sengketa Pemilihan 2020, Gugatan Dinilai tak Mendasar

MAMUJU – Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Mamuju berlanjut. Kemarin, mendengarkan jawaban termohon, dalam hal ini KPU Mamuju.

Kuasa hukum KPU Mamuju menganggap permohonan gugatan sengketa serta 40 bukti pelanggaran yang diajukan kuasa hukum pemohon, tidak berdasar.

Pemohon dinilai keliru mendudukkan keputusan KPU Mamuju tentang penetapan pasangan calon (paslon) di Pilkada Mamuju sebagai objek sengketa dalam permohonan ini.

Dijelaskan, merujuk dari dalil-dalil pemohon, seharusnya pemohon mengajukan sengketa dengan dasar pasal 3 ayat 1 Huruf b junto pasal 4 ayat 2 Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Yakni, sengketa antar peserta pemilihan dan menempatkan Habsi-Irwan sebagai termohon.

Pihak Kuasa hukum KPU Mamuju membantah dan secara tegas menolak semua dalil-dalil pemohon yang termuat dalam surat permohonan. Salah satunya permohonan pembatalan penetapan Habsi-Irwan sebagai paslon di Pilkada Mamuju 2020.

Dijelaskan, sebelum KPU Mamuju menertibkan surat keputusan tentang penetapan paslon, KPU telah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi paslon sebagaimana pasal 50 UU 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU junto pasal 40 PKPU 1/2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU 3/ 2017.

Kuasa hukum termohon mengaku telah mencermati isi pokok permohonan dan alasan-alasan permohonan pemohon. Tak ada satupun redaksi/kalimat menyatakan termohon telah melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam menerbitkan keputusan penetapan paslon petahana.

“Justru pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran paslon selaku petahana. Karena tidak ada uraian soal pelanggaran dan kelalaian KPU maka tak ada alasan KPU membatalkan keputusan itu,” kata Kuasa Hukum KPU Mamuju, Rahmat Idrus, saat membacakan jawaban termohon atas permohonan pemohon.

Pada dasarnya, lanjut Rahmat, termohon menolak apa yang menjadi permohonan pemohon berdasarkan beberapa pertimbangan hukum.

“Secara formil ada beberapa persyaratan yang kami anggap permohonan ini, objeknya menjadi tidak jelas atau kabur,” tegas Rahmat, usai musyawarah.

Menurutnya, tak ada uraian yang menyatakan termohon dalam hal ini KPU Mamuju melanggar atau lalai dalam menerbitkan keputusan tersebut. Sedangkan, dalil-dalil pemohon adalah dugaan pelanggaran petahana.

“Harusnya pemohon mengadukan atau memasukkan laporan di Bawaslu sesuai pasal 73 ayat 2 dan ayat 3. Sehingga bisa dilaksanakan pasal 5-nya oleh KPU agar tidak ditetapkan,” jelas Rahmat.

Selain itu, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah kerugian pemohon. Pemohon harus bisa menunjukkan apa kerugian langsung yang dialami pemohon terkait tindakan KPU Mamuju.

Kuasa hukum pemohon, Anwar Ilyas mengaku, jawaban yang diajukan termohon merupakan jawaban standar. Sudah jelas bahwa termohon menyebutkan bahwa pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 itu ada sanksinya di pasal 5. Harus dibatalkan sebagai paslon.

“Jawaban termohon itu jawaban standar. Jadi, seperti itulah. Besok (hari ini, red) ada pembuktian. Ada saksi ahli yang kami ajukan juga,” ujar Anwar.

Menurutnya, pihak pemohon mengajukan sengketa antara peserta dengan KPU Mamuju. Karena yang dipersoalkan adalah keputusan KPU Mamuju bukan kegiatan paslonnya.

“Memang ada dua. Sengketa antar penyelenggara dan sengketa antar paslon. Yang kami ajukan sengketa ke penyelenggara. Kami minta keputusannya dibatalkan,” pungkasnya.

Musyawarah penyelesaian sengketa ini, bakal berlanjut hari ini dengan agenda penyampaian jawaban pihak terkait dan pembuktian. (m2/rul)

Komentar

News Feed