oleh

Sembilan Dusun Diklaim Kawasan HGU, BPN Mangkir Dari Pertemuan

PASANGKAYU–Warga Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Pasangkayu, resah. Pasalnya, ada sembilan dusun di Desa Lariang, diklaim oleh PT Letawa sebagai kawasan hak guna usaha (HGU). Warga pun kian merasa resah lantaran hingga kini tak ada penyelesaian.

Klaim HGU PT Letawa,sebuah perusahaan sawit mulai muncul September 2018 lalu. Ketika salah seorang warga mengajukan permohonan kredit ke salah satu bank di Pasangkayu. Oleh bank menolak permohonan kreditnya. Alasan adanya surat edaran BPN yang menegaskan lahan itu masuk dalam areal PT Letawa.

Kasus ini pun terus bergulir hingga digagas pertemuan antara warga, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pasangkayu, dan PT Letawa. Namun, pertemuan yang direncanakan, Rabu 12 Juni, untuk mencari solusi jadi buyar. Utusan dari BPN Pasangkayu, tak tampak batang hidungnya. PT Letawa hanya mengutus kepala security.

Walau demkian warga bersama Kepala Desa Lariang Firman tetap melanjutkan pertemuan yang dihadiri Bhabinkantibmas dan Babinsa. Setelah membuka peta tata batas kawasan hutan diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mamuju, tahun 1992 lalu. Ternyata, sembilan dusun tidak tercantum dalam peta, sebagai kawasan HGU PT Letawa.

“Kalau kita perhatikan peta ini tida ada keterangan di dalamnya yang menyebutkan, sembilan dusun masuk dalam kawasan HGU Letawa. Tapi kenapa BPN mengatakan kalau desa kami masuk dalam HGU. Entah apa dasarnya?” ungkap Syamsul, salah seorang warga yang memiliki salinan peta tata kawasan Desa Lariang.

“Kami juga heran yang merencanakan pertemuan adalah PT. Letawa tapi yang datang hanya kepala security. Sementara dari pihak BPN, satu orang pun tidak ada perwakilannya. Padahal mereka sudah berjanji untuk memfasilitasi kami,” terang Firman, Kepala Desa Lariang Firman. (r3)

Komentar

News Feed