oleh

SE THR Kemnaker Dinilai Multitafsir

JAKARTA – Surat Edaran (SE) tentang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dinilai multitafsir. Di sisi lain ada ketegasan, tapi ada pula keringanan.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan SE No. M/6.HK.04/IV/2021 yang dikeluarkan Kemnaker terkait THR keagamaan sangat multitafsir. Meski demikian, SE tersebut juga mendapat apresiasi.

SE THR Kemnaker Dinilai Multitafsir

“Kami menyambut baik, namun hanya saja isi dari surat tersebut yang membuat multitafsir di lapangan,” katanya dalam keterangannya, Rabu 5 Mei 2021.

Dikatakannya, dalam SE tersebut ada ketegasan Pemerintah yang menyebutkan perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya, mulai Kamis 6 Mei 2021 perusahaan harusnya sudah membayar THR pada karyawannya.

“Kita akan melihat apakah pihak perusahaan tepat waktu membayar kewajiban sesuai surat tersebut?,” katanya.

Selain ketegasan, di sisi lain ada keringanan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Bagi perusahaan yang tak mampu diberikan dua pilihan.

Pertama, pembayaran THR paling lambat H-1 sebelum Idul Fitri. Namun, bagaimana dengan karyawan yang setelah Lebaran tidak menerima THR.

Komentar

News Feed