oleh

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Demokrasi Merosot Drastis

JAKARTA–Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, demokrasi di Indonesia merosot drastis. Kemerosotan ini bukan hadir begitu saja, melainkan memang lanjutan dari penurunan kualitas demokrasi Indonesia sejak 2014.

Penilaian tersebut disampaikan Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat dalam diskusi daring Proklamasi Democracy Forum, bertema “Demokrasi, Antara Demonstrasi, Represi, dan Chaos Informasi”, di Jakarta, kemarin.

Menurut Herzaky, berdasarkan Freedom House, misalnya, Indonesia saat ini masih terjebak sebagai negara dalam kategori partly free sejak 2014. Padahal, sejak 2006, Indonesia sebenarnya sudah sempat masuk dalam kategori negara free atau bebas.

Rating Indonesia sejak pemerintahan Joko Widodo pun terus menurun, terutama dalam empat tahun terakhir. Dari 65 di tahun 2017 (skor yang diberikan dalam skala 100), 64 di tahun 2018, 62 di tahun 2019, dan 61 di laporan tahun 2020. Belum lagi menurut The Economist Intelligence Unit.

Indonesia di tahun 2019 memperoleh rating terendah kedua dalam satu dekade terakhir. Kualitas demokrasi Indonesia ini pun menjadi sorotan akademisi internasional.

Lima tahun pemerintahan Jokowi, atmosfer demokrasi Indonesia dianggap mengalami kemunduran yang bahkan jauh lebih dramatis dibandingkan prediksi para akademisi.

Pandangan ini terekam dalam buku kumpulan tulisan berjudul Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression, yang disunting oleh Thomas Power dan Eve Warburton.

Merosotnya demokrasi di Indonesia ini, lanjut Herzaky, tercermin juga dalam penanganan demonstrasi akhir-akhir ini.

Hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, coba diredam oleh tangan-tangan pendukung kekuasaan. Ada upaya secara sistematis untuk mencegah elemen-elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, sejak sebelum mereka tiba di lokasi.

Permasalahan utama demokrasi Indonesia saat ini, menurut Herzaky, adalah kekuasaan kurang memberikan ruang untuk perbedaan. Karena tanpa ruang untuk perbedaan, kekuasaan cenderung menjadi otoriter.

Kalau situasi ini dibiarkan terus, kualitas demokrasi Indonesia akan merosot terus secara konsisten. Pemerintah juga kurang tegas bertindak, dan terkesan melakukan pembiaran, terhadap upaya-upaya di sekitar kekuasaan yang berusaha menggerogoti demokrasi kita.

”Kini, pilihan kembali kepada kita, apakah berdiam diri, atau berani untuk terus mengoreksi,” tutup Herzaky.(fri/jpnn)

Komentar

News Feed