oleh

Satu Fraksi Absen, Tujuh Fraksi Setuju RAPBDP Dibahas

MAMASA – Tiga agenda rapat paripurna DPRD Mamasa digelar, Rabu (29/9/2021). Tiga paripurna yakni pertama penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2021, dan paripurna penyerahan RAPBD Perubahan 2021 serta paripurna pandangan umum fraksi dan jawaban bupati terhadap RAPBD perubahan 2021.

Dalam paripurna penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2021, tujuh fraksi dari delapan fraksi yang ada di DPRD Mamasa setuju rancangan tersebut dibahas lebih lanjut. Sementara satu fraksi yakni Fraksi Hanura absen dalam paripurna ini. Belum diketahui alasan fraksi Hanura absen dalam paripurna ini.

Juru bicara Fraksi Golkar Jupri Sambomadika menyampikan masukan yakni perubahan APBD harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah. Ia meminta pendapatan daerah harus dimaksimalkan, termasuk pengeluaran juga diefisiensikan dan mengoptimalkan anggaran perubahan.

Fraksi Golkar berharap kualitas APBD Perubahan tahun 2021 Mamasa dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, keadilan, efisien dan efektif terhadap target sasaran.

“Khususnya pemulihan pengendalian pertumbuhan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19,” terang Jupri.

Sementara, Fraksi Gabungan Pembangunan Indonesia Raya, Junaedi meminta kepada eksekutif dapat merealisasikan PAD yang telah dibahas di tahun anggaran pokok 2021.

“Karena punya nilai strategis, bahkan pencapaian PAD masih minim dan tidak ada peningkatan yang signigikan di luar dana bagi hasil pusat dan provinsi,” terang Junaedi.

Ia juga menyoroti terhadap pemotongan atau refokucing anggaran TPP.

“Sehingga kita harapkan tahun 2022 tidak ada lagi pemotongan atau refokusing anggaran ASN,” tegasnya.

Bupati Mamasa Ramlan Badawi menyampaikan seluruh masukan dari fraksi dalam pemandangan umum ini akan dituangkan dalam RAPBD yang akan dibahas kembali.

“Sekalipun masih ada kekurangan, namun itu akan disempurnakan. Sehingga kita mau ada kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif,” terang Ramlan Badawi.

Ia berharap jpembahasan RAPBD Perubahan tidak memakan waktu lama.

“Apalagi, Oktober sudah masuk lagi tahapan pembahasan anggaran pokok 2022, yang akan memakan waktu lama pembahasannya,” pintanya.

Sehingga apa yang menjadi poin kedepan dapat dituangkan dalam pembahasan. Ia juga mengingatkan pimpinan OPD untuk tidak meninggalkan daerah selama pembahasan RAPBD perubahan ini sehingga bisa berjalan lancar. (zul/mkb)

Komentar

News Feed