oleh

RUU Larangan Minol: Mungkinkah Diloloskan?

Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) kini kembali menjadi perbincangan.

Oleh: Ummu Aulia (Pengurus MT Nurul Mutmainnah)

Ini terjadi setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai lagi proses pembahasan setelah mendengar penjelasan para pengusul (fraksi PPP, PKS dan Gerindra) terkait RUU ini, 10 November 2020 lalu.

Draft regulasi ini berisi larangan bagi siapapun untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol. Mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut akan dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun.

Sedangkan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol akan dipidana penjara 3 bulan maksimal 2 tahun. Menurut pengusul, RUU ini sangat dibutuhkan sebagai upaya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Menuai Pro dan Kontra

RUU ini bukan pertama kalinya diusulkan. Pada tahun 2009 juga pernah diusulkan, akan tetapi pembahasannya selalu putus di tengah jalan dan tidak pernah disahkan. Hal ini karena banyak perdebatan dan persepsi antara anggota dewan hingga menuai pro dan kontra.

Saat ini, RUU itu kembali diusulkan. Pro dan kontra pun menghiasi proses pembahasannya. Seperti Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan bangsa ini akan menjadi bangsa terbelakang. Di saat UEA membebaskan minuman beralkohol, bangsa ini justru melarang.

Gultom menambahkan, yang dibutuhkan saat ini adalah pengendalian, pengaturan dan pengawasan ketat dan harus diikuti pengawasan hukum yang konsisten (cnnindonesia.com, 13 November 2020).

Jauh berbeda, anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa’aduddin Djamal berpendapat RUU ini dapat menjaga ketertiban. Minol yamg kita kenal dapat merusak akal, menimbulkan kejahatan, kekerasan, pemerkosaan, bahkan merusak kesehatan. Sehingga dengan RUU ini diharapkan dapat menjaga ketenangan masyarakat.

Sulit Diloloskan

Dalam sistem saat ini, RUU tersebut kemungkinan besar sulit untuk diloloskan. Ya, itu karena sistem saat ini segala sesuatu disandarkan pada manfaat semata. Termasuk dalam hal penetapan sebuah UU. Tak hanya itu, ditetapkan atau tidaknya sebuah UU tergantung pada suara mayoritas diparlemen.

Hal yang perlu dipahami bahwa pemasukan negara dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sangat besar, mencapai Rp 2,64 trilliun pada tahun 2020.

Tidak hanya itua, pada tahun 2014 penerimaan negara dari MMEA sebesar Rp 5,568 triliun. Pada tahun 2015 sebesar Rp 4,556 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 5,304 trilliun dan pada tahun lalu sebesar Rp 3,36 trilliun. Setiap rupiah dari peredaran MMEA ini menjadi pemasukan negara yang menguntungkan (money.kompas.com, 13 November 2020).

Para pengusaha minol pun tidak akan tinggal diam dengan adanya RUU yang melarang total aktifitas mereka.

Sebaliknya akan meminta pemerintah mengawasi dan mengatur peredarannya. Permintaan seperti ini akan dengan mudah dipenuhi, mengingat begitu banyaknya pemasukan negara dari peredaran MMEA.

Maka, RUU Minol sudah bisa dipastikan sulit diloloskan. Justru sebaliknya, kemungkinan besar akan ditetapkan sebuah RUU yang semakin melegalkan MMEA.

Islam Mengharamkan Minol

Berbeda dengan sistem saat ini yang hanya berlandaskan asas manfaat, maka dalam sistem Islam, iman adalah dasar segala keputusan. Seluruh aturan disandarkan pada Asy-syari’ (pembuat hukum) dalam sistem pemerintahan Islam yakni Daulah Islam.

Kedaulatan ada di tangan Allah SWT, bukan manusia. Yang tidak lain bersumber dari akidah Islam. Sehingga halal dan haram, baik ataupun buruk semuanya dilandaskan pada hukum syara’, bukan yang lain.

Islam mengharamkan minol sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (HR. Muslim).

Adapun seorang pemimpin dalam sistem Islam akan membuat aturan mengenai larangan minol ini. Mulai dari produksi, peredaran, bahkan memberikan sanksi bagi orang muslim yang mengkonsumsinya. Persoalan minol pun akan diselesaikan hingga keakarnya. Dengan itu, umat akan terhindar dari bahaya minol.

Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang hanya akan menetapkan dan menerapkan sebuah aturan yang berasal dari Allah Swt. Bukan aturan yang berlandaskan akal dan kepentingan manusia semata. Larangan ini sejalan dengan hukum syara’ yang mengharamkan Minol. Wallahu a’lam. (***)

Komentar

News Feed