oleh

Rugikan Negara 4,9 Miliar, Tersangka Kasus Korupsi Tol Laut Mamuju Segera Diadili

MAMUJU — Kasus dugaan korupsi sewa kapal/subsidi angkutan laut Mamuju atau tol laut tahun 2018 yang bersumber dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ditjen Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Mamuju, tak lama lagi memasuki tahap persidangan.

Berkas penyidikan kasus rasuah ini telah diserahkan oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulbar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar. Berkas perkara ini pun dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan sejak Agustus 2021.

Subdit III Ditkrimsus Polda Sulbar juga menyerahkan tersangka dan berkas perkaranya kepada Kejati Sulbar untuk diproses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya dua orang masing-masing berinisial IER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia inisial ED selaku adalah Direktur PT Suasana Baru Line, ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi subsidi angkutan laut Mamuju tahun anggaran 2018 dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp 4,9 miliar berdasarkan data audit BPKP.

“Tadi pagi berkas perkara dan dua orang tersangka kasus korupsi kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut perintis Pangkalan Mamuju trayek R-45 yang bersumber dari APBN T.A 2018 pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju, yang dilaksanakan oleh PT. Suasana Baru Line telah kita serahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulbar untuk dilanjutkan ke meja hijau,” urai Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulbar Kombes Pol Agustinus Suprianto, Selasa 28 September 2021.

Kombes Pol Agustinus Suprianto mengungkapkan, dalam proses penyidikan, diketahui jika PPK dan pihak penyedia jasa dalam hal ini PT. Suasana Baru Line melakukan adendum kontrak dalam penyewaan kapal tersebut. Sayangnya, adendum tersebut dibuat tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, meliputi biaya labuh dan biaya tambat.

Pada pelaksanaannya, terjadi perubahan kontrak atas kapal yang dioperasionalkan. Seharusnya yang digunakan adalah kapal dengan ukuran 2.000 GT berdasarkan kontrak awal, namun pada pelaksanaannya pihak penyedia menggunakan kapal dengan ukuran 1.200 GT. Akan tetapi, dalam pembayaran, tetap menggunakan perhitungan kapal 2.000 GT. Sehingga dari hasil audit ditemukan adanya kelebihan pembayaran, karena penggunaan kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Dari kasus tersebut, penyidik tipikor berhasil menyita barang bukti berupa dokumen DIPA pada Kantor UPP Mamuju, Dokumen kontrak, administrasi pencairan dana/SPM dan SP2D, dokumen kapal yang dioperasionalkan, serta dokumen lain terkait pelaksanaan kontrak, uang tunai senilai RP 1 miliar, yang disita dari penyedia, bukti penyetoran ke kas negara senilai Rp 348.310.400. Dan atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Subsider Pasal 3 Subsider Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman pidana maksimal penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. (*/ham)

Komentar

News Feed