oleh

Putusan Sela Sidang Ijazah Palsu, Joni Daud Divonis Bebas

MAMASA – Anggota DPRD Mamasa, Joni Daud bisa bernafas lega, setelah Majelis Hakim (MH) Pengadilan Negeri Polewali dalam putusan sela melalui persidangan secara virtual, Selasa 28 September menenerima eksepsi pengacaranya. Sehingga Joni Daud dinyatakan bebas dari dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang putusan perkara tindak pidana nomor : 204/PID.B/2021/PN.Pol dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Fahcrianto Hanief melaui sidang virtual, Selasa kemarin. Dalam pembacaan putusan sela tersebut, majelis hakim menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut.

Terpisah pengacara terdakwa Joni Daud, Semuel membenarkan kliennya telah divonis bebas dalam sidang putusan sela oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali.

Bahwa dakwaan tersebut dieksepsi tim penasihat hukum terdakwa Joni Daud dengan alasan dakwaan penuntut umum telah lewat waktu (Exeption in Tempores). Dakwaan penuntut umum prematur dan tidak disusun secara cermat sehingga tidak jelas atau kabur.

Semuel menuturkan eksepsi atau keberatan merupakan hak penuh yang dimiliki oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang dijamin oleh Undang Undang sebagaimana dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana).

“Pasal 156 Ayat (1) yang berbunyi dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali yang menyidangkan kasus tersebut sepakat dengan eksepsi yang diajukan oleh tim pengacara terdakwa.

“Pada dasarnya hakim sependapat dengan kami. Menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah lewat waktu atau kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78-79 KUHP,” jelasnya.

Ia merinci salah satu yang menjadi penekanan pengacara dalam eksepsi yang diajukan adalah mengenai dakwaan JPU yang menguraikan bahwa dokumen ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) nomor: 06 OA 0133659 dari SDN 001 atas nama Joni Daud dengan nomor induk 8990147 digunakan atau dilampirkan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai peserta didik pada Kelompok Belajar Cikal Desa Salumokanan, Kabupaten Mamasa, guna memperoleh atau mengambil ijazah paket B ( ijazah sederajat SMP) Nomor: 19PB260006, tertanggal 30 Juni 2005.

“Sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa menggunakan ijazah STTB No 06 OA oa 0133659 dari SDN 001 Mamasa atas nama Joni Daud dengan Nomor Induk 8990147 tersebut untuk mendaftar sebagai peserta didik pada kelompok Belajar Cikal Desa Salumokanan Kabupaten Mamasa terjadi sebelum Tanggal 30 Juni 2005,” rincinya.

Ia lanjut merinci oleh karena ancaman hukuman dalam dakwaan kesatu adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dakwaan kedua atau primair adalah pidana penjara paling lama 8 tahun. Serta pada dakwaan kedua subsidair adalah pidana paling lama 6 Tahun sehingga menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP telah kadaluwarsa kewenangan untuk mengajukan penuntutan kepada terdakwa setelah lewat 12 tahun.

“Peru kita ketahui bersama bahwa kasus yang menjerat terdakwa Joni Daud ini terjadi sekitar tahun 2005 atau sudah lewat dari 12 Tahun. Sebagaimana tenggang waktu daluwarsa, karena peristiwa tersebut telah berlangsung 16 Tahun yang lalu, sehingga ketentuan menuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) KUHP gugur karena kadaluwarsa,” lanjutnya.

Pihaknya berharap agar JPU dapat menerima putusan yang telah di bacakan oleh majelis hakim PN Polewali. Karena putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan matang ketentuan kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 (3) KUHP.

“Menurut kami tidak ada lagi hal hal yang perlu dipersoalkan JPU menyangkut putusan tersebut. Sehingga tidak terkesan kasus ini seolah olah mau dipaksakan untuk mencapai target tertentu,” harapnya.

Terpisah, Kasi Intelelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamasa, Andi Dharman menyampaikan pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum dalam akta perlawanan.

“Karena ini baru masuk dalam putusan sela, belum masuk dalam pokok permasalahan,” terang Andi Dharman, Rabu 29 September.

Andi Dharman mengakui jika hakim mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Dimana hakim menganggap persoalan tersebut sudah kadaluarsa atau lebih 12 tahun.

Ia menambahkan pihaknya menganggap putusan sela masih belum masuk dalam inti pokok perkara atau ingkra.

“Karena saksi dan alat bukti belum diperiksa. Kami akan upayakan akta perlawanan verzet diajukan apabila dikabulkan. Kami masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar,” tambahnya. (zul/mkb)

Komentar

News Feed