oleh

PUPR Tarik Proses Lelang, Sulbar Dirugikan

MAMUJU – Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih proses pengadaan barang dan jasa yang ada di Sulbar.

Tertuang dalam surat KemenPUPR Nomor: PB. 01 DK/162 terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sulbar yang dialihkan ke wilayah DKI Jakarta.

Kordinator Aliansi Asosiasi Sulbar, Misbahuddin mengatakan, merasa dirugikan atas kebijakan itu. Karenanya pihaknya bersama kontraktor lokal serta tokoh masyarakat di Sulbar, melalui Konferensi Pers di Mamuju, Selasa 10 Maret, menyesalkan kebijakan itu.

“Ini menjadi preseden buruk di daerah kita, tidak memberdayakan kontraktor lokal. Kalau memang proses administrasi yang dipermasalahkan, kami siap perbaiki,” ujar Misbahuddin.

Karenanya, ia menegaskan proses lelang pengadaan untuk di daerah harap dikembalikan ke daerah setempat. Pertimbangan lain, terkait persoalan akses bagi Kontraktor lokal.

Perwakilan Kontraktor Lokal Maksum Dg. Mannassa menuturkan kasian Kontraktor lokal jika pusat pengurusan pengadaan ini harus di Jakarta. Butuh biaya mahal hanya untuk mengurus administrasi.

Dia pun menegaskan, pernyataan sikap penolakan itu bakal ditembuskan ke DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar. “Bahkan hari ini kita akan sampaikan ke pihak Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), ini sangat merugikan kita,” tuturnya.

Kepala Tata Usaha (KTU) BP2JK Wilayah Sulbar
Faika Makhyani, membenarkan adanya kebijakan itu, dia pun tidak tahu menahu latar belakang kebijakan tersebut.

“Yang disampaikan ke kami (terkait kebijakan KemenPUPR) itu hanya soal penertiban pengadaan Barang dan Jasa. Soal karena demo kami tidak tahu, tapi kami memang menerima aksi deko kemarin,” ungkapnya.

Terkait surat penolakan dari Asosiasi Kontraktor lokal itu, pihaknya bakal menindaklanjuti dan akan di teruskan ke KemenPUPR. “Salah satu inti dalam surat itu bahwa Sulbar aman dan kondusif serta siap mengerjakan agenda pembangunan,” ungkapnya. (imr/rs)

Komentar

News Feed