oleh

PTSL 2021, Target 6.167 Sertifikat

POLEWALI – Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar mentargetkan dapat menuntaskan 6.167 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021. Selain itu menargetkan 4.490 Peta Bidang Tanah (PBT). Program PTSL 2021 ini akan menyasar delapan desa dan kelurahan di Kabupaten Polman.

Hal ini terungkap dalam acara sosialisasi Program PTSL dan Redistribusi Tanah Pertanian di Aula Kantor Bupati Polman, Kamis 4 Februari. Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Polewali Mandar, M Natsir Rahmat dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Polman, Subekti Widiyasno, Kasdim 1402 Polmas, Mayor M Yunus, Kasi Datun Kejari Polewali, Christomy Bonar, KBO Satreskrim Polres Polman Iptu Tjatur T dan Fachrianto Hanif dari Pengadilan Negeri Polewali.

Kepala Kantor Pertanahan Polman, Subekti Widiyasno menjelaskan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Tahun 2021 Kantor Pertanahan Polman menargetkan 6.167 SHAT dan 4.490 PBT dalam program PTSL. Selain itu Pertanahan Polman juga menargetkan program redistribusi tanah sebanyak 1.500 bidang pada tujuh desa di dua kecamatan yakni Luyo dan Tapango.

Subekti menjelaskan syarat peserta PTSL, masyarakat harus melengkapi berkas administrasi seperti fotocopy KTP dan KK, fotocopy SPPT Terbaru, Asli Alas Hak Bukti Kepemilikan, surat pernyataan penguasaan fisik diketahui dua orang saksi, menyiapkan materei dan memasang patok batas.

“Dalam program PTSL ini tidak ada biaya penerbitan sertifikat. Tetapi ada biaya persiapan yang dipungut pemerintah desa. Hal ini berdasarkan SKB 3 Menteri yakni Menteri ATR/BPN, Mendagri, Menteri Desa PDT Trans. Serta dikuatkan dengan Perbup Polman Nomor 53 tahun 2017 tentang persiapan PTSL sebesar Rp250 ribu. Biaya persiapan ini sesuai dengan kategori tiga Sulbar. Biaya ini untuk digunakan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materei serta biaya operasional petugas di desa atau kelurahan,” terang Subekti.

Selain itu ada juga biaya lain yang timbul jika obyek tahan tersebut kena Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sementara Wakil Bupati Polewali Mandar M Natsir Rahmat mengatakan Pemkab Polman sangat mendukung program PTSL dan Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan Polman. Pemkab telah menfasilitasi penyuluhan sosialisasi untuk aparat desa tentang PTSL dan telah membuat tim pendamping PTSL tahun 2021.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran pemkab khususnya camat, lurah dan kades yang wilayahnya masuk program PTSL dan redistribusi agar dapat melayani masyarakat dalam pensertifikatan tanahnya. Saya juga meminta masyarakat manfaatkan momen ini dengan baik dan lengkapi dokumen yang diperlukan dalam program PTSL dan redistribusi,” terang Natsir Rahmat.

Hal sama diungkapkan Kasidatun yang mewakili Kajari Polman, Cristomy Bonar. Ia mengatakan Kejari Polman sangat mendukung kesuksesan program ini berharap dilakukan penyuluhan dan sosialisasi ke lokasi PTSL agar masyarakat paham prosesnya.

“Kami mengingatkan kepada petugas lapangan termasuk kades dan lurah agar progam PTSL ini berjalan sesuai dengan prosedur dan jangan persulit masyarakat. Termasuk biaya persiapan sudah ada ketentuan besarannya di wilayah Polman dan jangan melebihi karena bisa berinflikasi hukum,” terang Cristomy Bonar.

KBO Satreskrim Polres Polman, Iptu Tjatur T juga mengungkapkan dukungan Polres Polman dalam mensukseskan kegiatan PTSL. Polres siap membantu dalam pendampingan program ini dengan melibatkan Polsek dan Bhabinkantibmas diwilayah desa dan kelurahan lokasi PTSL dan redistribusi.

Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Fachrianto Hanif juga mendukung program ini. Karena sertifikat tanah merupakan bukti autentik kepemilikan tanah. Karena di Polman cukup banyak perkara perdata yang ditangani PN Polewali terkait masalah sengketa tanah. Sehingga pentingnya tanah dilindungi secara hukum dengan pensertifikatan. Karena sengeta di pengadilan dibutuhkan pembuktian formil surat berupa sertifikat untuk melindungi hak tanah. (mkb)

Komentar

News Feed