oleh

Proyek PLTA Sungai Karama, Dokumen Andal Belum Layak

MAMUJU – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memanfaatkan aliran Sungai Karama, Mamuju, kembali digaungkan.

Proyek ini, bakal dikerjakan PT DND Hydro Ecopower. Kapasitas daya 190 Mega Watt (MT), dibagi dalam tiga unit masing-masing 63,4 MT. Bangunan utamanya berada di Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Mamuju. Namun, ada lima kecamatan yang akan terdampak. Yakni Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Sampaga, Tommo di Kabupaten Mamuju serta Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah.

Meski begitu, proyek ini belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Sebab Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) maupun Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dinyatakan belum layak.

Tim Teknis Penilai Andal, Rusman mengatakan dokumen dinyatakan belum layak lantaran dianggap belum lengkap. Terutama dalam aspek sosial, budaya, ekonomi. Juga penjabaran secara rinci terkait dampak negatif dari proyek tersebut.

“Berdasarkan hasil rapat komisi ini, kami sepakat agar pemrakarsa dan tim penyusun untuk melakukan kembali sosialisasi, melibatkan lima kecamatan yang dialiri Sungai Karama,” kata Rusman dalam Rapat Komisi Penilaian Andal RKL dan RPL, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin 3 September.

Menurut Rusman, dalam dokumen Andal yang disodorkan, tim penyusunan tidak merinci secara detail, bagaimana mekanisme relokasi dan berapa besaran biaya pembebasan lahan. “Ini harus dirinci secara detail. Termasuk apa dampak ekonomi yang nantinya bisa didapatkan oleh masyarakat jika PLTA ini dibangun,” ujar Rusman.

Kuasa Direksi PT DND Hydro Ecopower, Sadman mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kembali ke masyarakat. Itu untuk mencari referensi tambahan yang bisa memenuhi aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

“Kami terima semua masukan dari peserta rapat. Dan jika diberi kesempatan, kami bersedia melakukan perbaikan dokumen itu, dan melakukan sosialisasi kembali secara terbatas,” kata Sadman

Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Sulbar, Jamil Barambangi menilai, pihak perusahaan harus lebih terbuka kepada masyarakat terkait keuntungan dan dampak negatif dari adanya pembangunan PLTA. Selain itu, adanya situs budaya di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau mesti menjadi perhatian utama.

“Situs ini peninggalan sejarah, kalau ini ikut terdampak, bagaimana anak cucu kita bisa belajar sejarah nenek moyangnya,” ungkap Jamil.

Menurutnya, pihak perusahaan harus melakukan kajian mendalam yang lebih komprehensif, holistik dan integratif. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terutama terhadap masyarakat adat. “Harus ada transparansi antara pihak perusahaan dan masyarakat, jangan ada yang ditutup-tutupi,” ungkapnya.

Mantan Anggota DPRD Sulbar, Kalvin Kalambo menyampaikan, pembangunan PLTA akan berdampak pada pengurangan spesies hewan yang berada di sungai. Dan genangannya bisa merusak lahan perkebunan. Otomatis berdampak pada mata pencaharian masyarakat sekitar.

“Bohong kalau pihak perusahaan bilang ini tidak berdampak apa-apa. Saya tidak percaya jika ada investor masuk ke desa untuk mensejahterakan masyarakat, yang ada mereka itu datang merusak alam,” ujar Calvin.

Sebelumnya, Ketua Tim Penyusun Andal Amiruddin mengungkap, tujuan dari pembangunan PLTA adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulbar, menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

“Pembangkit tenaga listrik kami menggunakan energi yang ramah lingkungan, otomatis juga akan menurunkan tingkat polusi,” singkat Amiruddin. (rzk/dir)

Komentar

News Feed