oleh

Protes Dugaan Kecurangan Seleksi Cakades, Dibenturkan pada Kasus Dugaan Pengrusakan

MAMUJU – Sepekan melancarkan unjuk rasa terkait tahapan seleksi bakal calon kepala desa (Cakades) di Mamuju, lima orang peserta unjuk rasa ditangkap polisi.

Mereka diduga melakukan pengrusakan fasilitas Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mamuju, Jumat petani 17 Desember.

Kejadian tersebut tidak terpisahkan dari sikap Pemkab Mamuju, yang tidak memberikan respon atas tuntutan pengujuk rasa, terkait dugaan kecurangan dalam seleksi bakal Cakades dan juga atas rekomendasi DPRD Mamuju.

Kini, aksi demonstrasi yang menuntut keadilan dan kejelasan proses tahapan seleksi bakal Cakades yang diduga melanggar regulasi itu, terutama pada pelaksanaan tes wawancara oleh panitia seleksi, yang disinyalir tanpa dasar regulasi, dibenturkan pada kasus dugaan pengrusakan.

Menurut Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Iskandar, dugaan pengrusakan itu melanggar Pasal 16 Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami proses sesuai prosedur. Apabila melakukan pelanggaran bisa dikenakan pasal. Statusnya sudah ditahan. Ada lima orang sementara. Kita kenakan pasal 170 KUHP terkait barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara lima tahun enam bulan,” kata Kombes Pol Iskandar, kepada Radar Sulbar, Minggu 19 Desember.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto, menyayangkan insiden pelemparan kantor DPMD Mamuju. Politisi senior Partai Golkar tersebut mengingatkan Pemkab Mamuju, jika membuat kebijakan harus pro-rakyat agar tidak memicu kemarahan.

Dirinya mengaku, sangat prihatin dengan model layanan Pemkab Mamuju. Bupati Sutinah Suhardi dan Wakilnya Ado MAs’ud serta Sekkab Mamuju, Suaib Kamba, dan Ketua DPRD Mamuju, Azwar Anshari Habsi dan dua wakilnya Syamsuddin Hatta dan Andi Dodi Hermawan, seringkali meninggalkan daerah secara bersamaan.

“Akibatnya kalau ada masalah, rakyat bingung mau mengadu ke mana. Kalau ada masalah mereka (Kepala DPMD Mamuju, Abdul Rahim Mustafa, red) juga seenaknya mematikan telepon, bagaimana rakyat tidak marah,” pungkas Sugianto. (ajs/jsm)

Komentar

News Feed