oleh

Polemik Pilkades Polman, Dua Kubu Pro Kontra Demo

POLEWALI – Pro kontra proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Polewali Mandar membuat dua kubu gelar unjuk rasa diwaktu bersamaan, Kamis 16 September. Kubu Aliansi Masyarakat Polman yang terdiri dari mahasiswa HMI versi Musda Rawabangun, GMNI, LMND, Ipmapus, dan Satma PP mendukung dilakukannya revisi perda Pilkades mengelar demo di Kantor Bupati Polman. Sementara kubu Forum Komunikasi Bakal Calon dan Masyarakat Desa (FKBMD) bersama HMI versi Musda Hotel Al Ikhlas mengelar demo menolak penundaan Pilkades di Kantor DPRD Polman.

Tetapi aksi demo di depan kantor Bupati Polman sempat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi karena dipicu saling dorong di lobi kantor Bupati Polman antara massa aksi dengan Satpol PP yang melakukan penjagaan di depan pintu. Kericuhan ini mengakibatkan pintu kaca di lobi tersebut pecah dan satu orang pengunjukrasa jatuh pingsan dalam insiden yang berlangsung singkat ini.

Awalnya, Aliansi Masyarakat Polman melakukan aksi unjukrasa di depan pintu gerbang Kantor Bupati Polman dengan membakar ban bekas, lalu masuk ke lobi kantor Bupati hingga akhirnya terlibat saling dorong dengan Satpol PP.

Koordinator Aliansi Masyarakat Polman Ridwan mengatakan polemik Pilkades masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak perencanaan Pilkades yang diharapkan berjalan demokratis ternyata dibackup dengan regulasi pelaksanaan yang mengandung unsur diskiriminatif serta tidak taat dalam pernbuatan produk hukum perundang-undangan.

Pilkades yang demokrasi sendiri merupakan tujuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sejatinya arah demokrasi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu hanya dapat dilakukan ketika setiap orang diizinkan untuk memilih dan dipilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor lain termasuk tidak membonsai hak warga negara untuk ikut berkompetisi di dalam pencalonan kepala desa.

“Sedangkan faktanya adanya Pasal 24 huruf (g) di dalam Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang pernilihan kepala desa yang mengatakan bahwa (syarat) pencalonan kepala desa harus di nyatakan lulus seleksi tertulis dan wawancara,” jelas Ridwan.

Lanjutnya, padahal terkhusus dalam seleksi wawancara sendiri tidak disediakan barometer untuk mengukur hasil secara objektif. Imbasnya proses penjaringan dan penyaringan ini akan dilaksanakan atas dasar subyektifitas berdasarkan suka dan tidak suka. Belum lagi polemik tidak diubahnya perda terlebih dahulu sebelum melaksanakan tahapan pernilihan kepala desa semakin menandai ketidaksiapan mekanisme palaksanan Pilkades.

Jika mekanisme Pilkades tidak diperbaiki maka pihaknya kwatir adanya potensi chaos di kemudian hari. Ini menjadi sangat mungkin terjadi sebagaimana pengalaman Pilkades tahun 2018 silam.

Terdapat enam poin yang menjadi pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Polman yakni pertama Regulasi mekanisme Pilkades dinilai bermasalah, kedua mendukung sepenuhnya untuk memperbaiki mekanisme Pilkades yang terindikasi kuat dijadikan sebagai lahan praktek pasar gelap kepentingan, ketiga mendukung sepenuhnya untuk menghilangkan tahapan seleksi wawancara karena terindikasi kuat menjadi alat membonsai demokrasi dan berpotensi menjadi kejahatan pelanggaran hak asasi manusia.

Keempat AMP mendesak Bupati dan DPRD Polman agar segera mamperbaiki mekanisme Pilkades dengan menyiapkan payung hukum beserta tekhnis pelaksanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelima mendesak Bupati Polewali Mandar bersama dengan DPRD untuk menghilangkan tes wawancara, dan keenam jika dalam waktu dekat tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Sementara itu aksi unjukrasa di DPRD Polman massa FKBMD dan HMI versi Musda Hotel Al-Ikhlas berhasil mendesak DPRD Polman menandatangi surat pernyataan tentang tak menunda Pilkades.
Ketua DPRD Polman, Jupri Mahmud saat menerima aksi ratusan massa FKBMD ini menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan DPRD Polman Nomor 170/DPRD/410/09/2021 memuat dua poin kesepakatan yakni DPRD Polman menginginkan Pilkades serentak tahun 2021 tetap terlaksana. Kemudian pimpinan dan anggota DPRD Polman mendukung pelaksanaan Pilkades 2021 agar tetap berjalan dengan baik dan sukses sesuai aturan perundang-undangan.

Koordinator aksi Jais yang merupakan bakal calon Kades Desa Kurma berharap kepada dewan agar mendukung sepenuhnya agar tahapan Pilkades berjalan dengan baik.

“Kami para bakal calon tidak ada yang mengkomplain dan Perda yang dijalankan saat ini sudah pernah dijalankan tahun 2018 lalu, kenapa hari ini baru ingin direvisi,” ujarnya.

Usai membubuhkan tanda tangan kesepakatan atas tuntutan massa aksi, Ketua Dewan Polman Jupri Mahmud mengatakan dari awal niat dewan tidak ingin menunda pelaksanaan Pilkades.

“Niat dewan dari awal adalah ingin menyempurnakan, kami tidak ada niat sedikitpun untuk menunda Pilkades hingga tahun depan. Pimpinan dan seluruh anggota dewan menginginkan agar Pilkades tetap dilaksanakan tahun 2021,” terang Jupri Mahmud.

Dewan mensupport pelaksanaan Pilkades yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Sementara terkait upaya interplasi, Jupri mengatakan, itu adalah tingkat pengawasan yang ditingkatkan. Untuk revisi Perda, Ia menyampaikan jika mayoritas pengusul menarik kembali sehingga tidak sejalan lagi. (arf/mkb)

 

Komentar

News Feed