oleh

Polemik Penghapusan Anggaran Peserta PBI BPJS Kesehatan, Belum Ada Solusi

MAMUJU – DPRD Sulbar terus menyoroti keputusan Pemprov Sulbar, menghapus anggaran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

Keputisan tersebut berdampak pada dihapusnya 73.697 Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari daftar peserta BPJS Kesehatan.

Polemik Penghapusan Anggaran Peserta PBI BPJS Kesehatan, Belum Ada Solusi

DPRD Sulbar merasa kecolongan lantaran tidak mendapati persoalan tersebut dalam pembahasan APBD Sulbar tahun anggaran 2021.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait, serta BPJS Kesehatan Cabang Mamuju.

Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, mendesak Pemprov Sulbar memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mengaktifkan kembali 73.697 peserta PBI tanggungan Pemprov Sulbar.

“Kita akan bahas ini bersama gubernur Sulbar (Ali Baal Masdar, red). Paling tidak anggarannya disiapkan di perubahan APBD,” kata Suraidah, usai RDP di Gedung DPRD Sulbar, Rabu 13 Januari.
Jika solusi tak kunjung ditemukan, bukan tidak mungkin DPRD Sulbar menerbitkan izin prinsip.

“Saya juga terus terang, tidak sempat terlintas waktu pembahasan. Nanti kami kaget waktu laporan dari kabupaten datang. Ternyata permasalahannya seperti itu,” sebut Suraidah.

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Lukman Said menyebutkan, enam kabupaten menderita karena puluhan ribu warganya tidak diakomodir lagi oleh Pemprov Sulbar.

“Saya usulkan tadi, solusinya adalah nanti dianggarkan di APBD Perubahan. Nah, BPJS jangan menonaktifkan peserta ini. BPJS jangan terlalu kaku melihat persoalan ini. Negara lagi susah,” ujar LUkman.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Indira Azis Rumalutir menjelaskan, ada beberapa segmen yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Yang 73 ribu sekian jiwa, yang beritanya saat ini viral adalah segmen eks PBI. Jadi, tidak digunakan lagi istilah PBI. Karena PBI hanya untuk tanggungan APBN. Istilah sekarang adalah PBPU yang didaftarkan daerah,” jelas Indira.

Segmen itulah, kata Indira, yang sampai saat ini tidak lagi dianggarkan oleh Pemprov Sulbar. Besaran iurannya ialah Rp 37.800 per jiwa per bulan untuk kelas III.

“Kenapa hanya begitu (tidak full, red) karena pemerintah pusat juga bantu bayar Rp 4.200 per jiwa per bulan. Sehingga totalnya Rp 42 ribu,” ungkap Indira.

Jika ditotal, anggaran yang mestinya disediakan Pemprov Sulbar dalam satu tahun untuk mengakomodir 73.697 jiwa adalah Rp 33,4 miliar.

“Saya juga mengoreksi, bukan BPJS yang menonaktifkan. Ini perjanjian samanya disepakati berakhir 31 Desember 2020. Otomatis berakhir,” tegasnya.

Indira menambahkan, pihaknya sulit menerima usulan DPRD SUlbar terkait penganggaran yang bakal dilakukan pada APBD Perubahan. Sebab, itu terlalu lama.

“Hasil konsultasi kami di Kemendagri, mekanisme yang digunakan bisa dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah, red). Istilahnya, anggaran “digeser” mendahului APBD Perubahan,” beber Indira.
Akibat persoalan tersebut 73.697 jiwa dipastikan sudah tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah. Kecuali mereka beralih ke jaminan kesehatan mandiri. (m2/jsm)

Komentar

News Feed