oleh

Polemik Dana PEN, Dewan Hanya Sebatas Pengawasan

MAMASA – Polemik dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membuat KUA-PPAS tahun 2022 belum disahkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, tengah mengusulkan pinjaman dana ke pusat melalui Kementerian Keuangan.

Namun pinjaman dana PEN berpolemik dikalangan legislatif. DPRD Mamasa terpecah dua soal polemik dana PEN. Empat fraksi menyetujui pinjaman dana PEN, sementara empat fraksi lainnya menolak dana PEN.

Fraksi yang menolak beranggapan pembahasan dana PEN tidak melalui mekanisme dan tak dibahas di dewan. Sehingga rapat paripurna DPRD tentang persetujuan KUA-PPAS 2022, masih belum terlaksana.

Wakil Ketua II DPRD Mamasa Juang Gayang Pontiku mengatakan dengan tegas pihaknya bersama empat fraksi menolak dana pinjaman PEN untuk Mamasa yang nilainya sebesar Rp75 miliar.

“Karena kami tidak dilibatkan di dalam dalam pembahasan,” terang Juang.

Merespon hal itu, Bupati Mamasa Ramlan Badawi menyatakan khususnya untuk pengajuan dana PEN. Dewan tak istilah terima atau ditolak.

Karena kata Ramlan, DPRD Mamasa hanya dapat mengawasi program berjalan setelah program itu disampaikan ke pihak dewan.

“Hak dewan itu hanya mengawasi kalau sudah disampaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini usulan dana PEN tengah berproses di Kementerian Keuangan.

“Karena dana PEN itu dianggap emergency yang sasarannya sudah ditentukan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia mengaku ada tiga item pekerjaan yang menjadi sasasaran dana PEN.

“Yakni pekerjaan jalan, jembatan, dan irigasi. Dimana ada beberapa kecamatan jadi lokus alokasi perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dibiayai dana PEN,” ucap Ramlan.

Ia menambahkan, adapun diantaranya kecamatan yang prioritas yakni Kecamatan Mambi, Bambang, Messawa, Tabulahan, Sesenapadang dan Tabang.

“Yang jelas ada delapan kecamatan jadi sasaran dana PEN. Tetapi lebih jelas ketika usulan ini sudah disetujui,” tambahnya. (zul/mkb)

Komentar

News Feed