oleh

PN Polewali Gelar Public Campaign

POLEWALI – Tindaklanjut pencangan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri (PN) Polewali gelar public campaign di tengah masyarakat.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Polewali Rony Suata mengatakan, kegiatan ini untuk menindaklanjuti pencanangan pembangunan zona integritas yang sudah kesekian kalinya dilakukan di PN Kelas II Polman.

PN Polewali Gelar Public Campaign

“Besar harapan kami dengan adanya public campaign ke masyarakat dan ke stakeholder, selain masyarakat dapat mengetahui PN memiliki komitmen untuk membentuk WBK dan WWBM diharapkan masyarakat juga ikut mendukung kegiatan PN yang dilaksanakan oleh PN Polewali,” terang Ketua PN Kelas II Polewali Rony Suata. Jumat 26 Februari 2021.

Lanjutnya, bentuk dukungan yang diharapkan dari masyarakat yakni dengan tidak memberikan suap, tidak memberikan tip dalam menerima pelayanan dari PN Polewali.

Menurut Rony Suata, tujuan dari kegiatan tersebut tidak lain untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam kegiatan tersebut PN Polewali langsung turun ke jalan dengan membagikan stiker kepada masyarakat beserta masker.

Lanjutnya, ia berharap masyarakat mengetahui bahwa PN Kelas II Polewali mempunyai komitmen yang kuat untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Dan meminta masyarakat dan stakeholder mendukung kegiatan PN Polewali.

Sementara terkait pelayanan di PN Polewali di tengah pandemi Covid 19, Rony Suata menyampaikan, pelayanan di PN Polewali sudah sangat baik. Itu dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat untuk masyarakat seperti e-cord, elitigasi, dan arah terang.

Selanjutnya, dimasa pandemi PN Polewali memberikan pelayanan dari rumah yang tidak mesti bertatap muka namun bisa mengakses dan menginput dari rumah sesuai keperluan/data yang diinginkan masyarakat.

Lebih jauh dijelaskan, PN Polewali telah diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar agar tetap mengikuti pelaksanaan zona integritas menuju WBK untuk diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (arf/ham)

Komentar

News Feed