oleh

Pilbup dan Pilgub Baiknya Serentak

MAMUJU – Pandemi virus korona atau COvid-19, menimbulkan dampak di berbagai segmen. Tak terkecuali pada agenda elektoral.

Sejauh ini, Pilkada Serentak yang seyogyanya akan dihelat pada September 2020, ditunda pelaksanaannya. Oleh KPU RI, Bawaslu, DKPP, DPR RI dan Kemendagri, sudah sepakat soal penundaan itu. Sejauh ini, untuk menjalankan penundaan agenda tersebut sisa menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Namun, muncul gagasan lain. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa ada baiknya pilkada, baik pilgub, pilwalkot maupun pilbup, digeser saja pelaksanaannya ke tahun 2020.

Terhadap wacana tersebut, Anggota KPU Sulbar Said Usman Umar yang dmintai pandanan pun memberi penjelasan. Menurutnya, pada prinsipnya sangat tergantun pada Perppu atau revisi Undang-undang Pilkada.

“Namun, jika diminta pendapat, maka dengan memperhatikan asas efisiensi, Pilkada Serentak 2022 akan lebih ideal. Pilkada 2020 ditunda ke 2022, begitupula Pilkada 2023 dipercepat ke 2022. Dengan opsi ini pilkada kita akan lebih berkualitas. Namun sekali lagi, pilkada serentak yang diagendakan 2024 harus direvisi atau ditarik ke 2022,” ucap Said Usman, Rabu malam, 8 April.

Menurutnya, penyatuan Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 tentu sangat tidak efektif dan tidak berkualitas baik dilaksanakan pada hari yang sama, maupun di hai yang berbeda. Itu dengan mempertimbangan sinergisitas tahapan pemilu dan pilkada.

“Saya kira pelaksanaan pesta demokrasi kita akan lebih berkualitas jika pilkada serentak nasional bisa lebih awal dilaksanakan pada tahun 2022, dan Pemilu tetap pada 2024,” tutur Usman.

Ia menjelaskan, selama ini pilkada serentak penganggarannya ada sharing antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. “Hanya saja kita di Sulbar belum pernah bersamaan pilgub dengan pilbub. Namun ada opsi lebih menarik yang selama ini didorong oleh KPU agar penganggaran pilkada bersumber dari APBN. Semoga saja melalui Perppu atau revisi Undang-undang Pilkada, opsi ini menjadi pilihan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim menyampaikan, menggabungkan Pilgub Sulbar dengan Pilkada kabupaten akan lebih efisien, baik dari segi pembiayaan maumpun penyelenggaraann.
“Sebenarnya baik untuk efektifitas anggaran. Demikian juga dari sisi pelaksanaan. Karena ada sharing pembiyaan dan pelaksanaan antara penyelenggara di tingkat provinsi dengan tingkat bawah,” tutur Halim. (ham)

Komentar

News Feed